BRIN Perkuat Dialog Indonesia-Jepang soal Jaminan Sosial, Penuaan Penduduk, dan Pembiayaan Sektor Produktif

tvOnenews.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempertemukan akademisi, praktisi serta pemangku kepentingan Indonesia dan Jepang dalam forum Global Research Reconnect : Knowledge, Collaboration & Impact bertajuk The Economic Landscape of Insurance, Social Protection and Agricultural Finance : Perspectives from Indonesia and Japan. 

Forum ini membahas satu persoalan besar dari beberapa sisi sekaligus bagaimana masyarakat menghadapi risiko, bagaimana sistem perlindungan sosial dapat menjangkau pekerja secara berkelanjutan serta bagaimana lembaga keuangan perlu dirancang agar sesuai dengan karakter kelompok yang dilayani.

Kegiatan dibuka oleh Dr. Agus Eko Nugroho, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Acara tersebut menghadirkan Swartoko dari Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan serta keynote dari Eko Yuyulianda, Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan.

Diskusi kemudian menghadirkan Prof. Shigenori Ishida dari Tokyo Keizai University, Dr. Yoshihiko Ono dari Japan Federation of Sharoushi serta Dr. Agus Hadiarto dari Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN. Salah satu benang merah forum adalah bahwa perluasan perlindungan tidak cukup hanya dengan menyediakan program.

Prof. Shigenori Ishida menunjukkan bahwa keputusan mengikuti program pensiun juga sangat dipengaruhi oleh perilaku. Dalam paparannya mengenai persepsi risiko dan asuransi pensiun di Jepang, beliau membahas penggunaan nudging, automatic enrollment, insentif pajak serta framing dalam mendorong partisipasi pada pensiun swasta.

Ishida juga menyoroti bahwa perilaku tidak berhenti pada keputusan untuk menabung. Cara seseorang memandang manfaat pensiun ketika memasuki masa pensiun sama pentingnya.

Pemberian informasi, literasi keuangan dan cara membingkai risiko menjadi bagian penting dari desain kebijakan pensiun. Perspektif jangka panjang datang dari Dr. Yoshihiko Ono, yang mengangkat perubahan demografi Jepang dan Indonesia.

Jepang saat ini menghadapi populasi yang menua dan menyusut, sementara Indonesia masih berada dalam fase populasi yang relatif muda. Dr. Ono menyebut kondisi Jepang dapat menjadi gambaran mengenai persoalan yang kelak semakin relevan bagi Indonesia.

Ia sekaligus melihat adanya peluang kolaborasi dua arah : Jepang membutuhkan tenaga kerja dan kapasitas dibidang pelayanan sosial, sementara Indonesia dapat memperoleh pengalaman kelembagaan, keahlian dan pengetahuan mengenai jaminan sosial serta layanan lansia. Dari sisi Indonesia, Swartoko menempatkan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan semata sebagai program perlindungan sosial, tetapi sebagai peredam guncangan ekonomi.

Data yang dipaparkannya menunjukkan 129,98 juta pekerja memenuhi kriteria kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sementara peserta aktif tercatat sekitar 50,07 juta atau 38,53 persen. Tantangannya, karena itu, bukan sekadar pendaftaran, tetapi bagaimana memastikan perlindungan tetap aktif dan efektif.

Persoalan ini menjadi semakin penting bagi pekerja informal. Pendapatan mereka dapat berubah-ubah, hubungan kerjanya tidak selalu standar, mobilitas pekerjaan tinggi dan kemampuan membayar iuran dapat berfluktuasi.

Karena itu, pendekatan terhadap mereka tidak dapat sekadar meniru skema pekerja formal. Beliau menekankan perlunya mekanisme kontribusi yang lebih fleksibel, pemanfaatan data yang lebih baik, kanal digital dan komunitas serta peran perantara yang dipercaya.

Arah kebijakannya bergeser dari sekadar program-based reach menuju ecosystem-based protection. Pembahasan kemudian diperluas oleh Dr. Agus Hadiarto ke sektor pertanian dan perikanan.

Beliau berargumen bahwa kesulitan petani dan nelayan memperoleh pembiayaan bukan semata karena kurangnya kredit. Masalah yang lebih mendasar adalah ketidaksesuaian antara karakter usaha pertanian dan perikanan dengan desain sistem keuangan konvensional.

Pendapatan yang musiman, risiko produksi dan iklim, keterbatasan agunan, tingginya biaya transaksi dan lokasi usaha yang tersebar membuat model pembiayaan umum tidak selalu cocok bagi sektor ini. Sebagai respons, beliau mengusulkan model bank khusus petani dan nelayan yang tidak hanya menyediakan kredit, tetapi mengintegrasikan pembiayaan dengan jaminan kredit, asuransi, teknologi digital, bantuan teknis dan manajemen risiko.

Seluruh diskusi mengarah pada pertanyaan bagaimana sistem keuangan bisa memberikan layanan yang dapat diandalkan oleh masyarakat ketika mereka menghadapi risiko dan ketidakpastian. Forum ini ditutup dengan gagasan ruang kolaborasi riset Indonesia - Jepang yang semakin luas.

Kolaborasi tersebut bukan hanya untuk membandingkan kebijakan kedua negara, tetapi juga untuk mengembangkan pendekatan yang menggabungkan ekonomi perilaku, desain kelembagaan, perlindungan sosial dan inovasi pembiayaan dalam menghadapi perubahan demografi dan ekonomi di masa depan.(chm)