Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menegaskan jika pihaknya tetap memilih bersebrangan dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi),

Sebelumnya beredar kabar, jika petinggi PKS bertemu dengan Presiden Jokowi, beberapa hari lalu di Istana Negara. 

Isu itu mencuat dengan kabar PKS akan dapat dua kursi menteri dengan syarat cabut dukungan ke Anies Baswedan. 

Menanggapi isu itu, Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf menyampaikan pihaknya tetap berada di luar pemerintahan. Dia membantah kabar PKS gabung ke kabinet Indonesia Maju dengan 2 kursi menteri. 

Menurutnya, PKS merujuk keputusan Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai. Ia menekankan sejak Pilpres 2019 belum ada perubahan bahwa sikap PKS akan tetap sebagai oposisi. 

"Bahwa PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan. Dan pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi. Agar ada check n balances terhadap jalannya pemerintahan," kata Al Muzzamil, dalam keterangannya, Jumat (28/10/2022). 

PKS Pun, dia mengatakan jika ada perubahan sikap politik PKS maka mesti ada putusan Majelis Syuro.  

"Perubahan sikap PKS harus melalui putusan Majelis Syuro berikutnya. Sampai sekarang belum ada," sebut Al Muzzamil. 

Sementara, juru bicara PKS Muhammad Kholid juga membantah isu pihaknya gabung ke kabinet pemerintahan Jokowi. Dia menyebut kabar itu hoax dan fitnah.

Dia menegaskan sesuai keputusan Majelis Syuro VII, PKS tetap berada di luar pemerintahan atau oposisi hingga 2024. Kholid menambahkan PKS juga intens membangun komunikasi dengan Demokrat dan Nasdem. 

"Tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024. Selain itu, PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil utk tuntaskan poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat," kata Kholid di akun Twitternya.

PKS saat ini tengah menjalin penjajakan dengan Nasdem dan Demokrat. Poros ini digadang-gadang akan berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024.

Siap Deklarasi 10 November

Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS disebut akan deklarasi pada 10 November 2022 mendatang.

Momen deklarasi koalisi tersebut sengaja dipilih tanggal 10 November karena bertepatan dengan Hari Pahlawan.

"Tanggal 10 November hari baik, Hari Pahlawan. Tentu kami hormati usulan NasDem tersebut," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid saat dihubungi, Jumat (28/10/2022).

Meski demikian, Kholid meminta agar pondasi koalisi tersebut lebih diperkuat sebelum deklarasi. Yakni mengenai pembahasan di Tim Kecil terkait platform perjuangan, desain pemerintahan, strategi pemenangan, serta skema capres dan cawapres.

"Harus tuntaskan semua pekerjaan rumah yang belum tuntas dibahas di Tim Kecil," ujar dia.

"Kalau pondasi di Tim Kecil kokoh, pembahasan tuntas, maka ke depan koalisinya akan kuat," sambung Kholid.

Lebih lanjut, ia meminta agar tidak memaksakan deklarasi koalisi pada tanggal tersebut jika pondasi koalisi belum tuntas dibahas.

"Tapi kalau dipaksakan, justru tidak baik. Kita harus bangun mutual trust and respect dan equal partnership," tandas dia.

AHY Sambangi Surya Paloh di NasDem Tower

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyambangi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Rabu (26/10/2022) siang.

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan pertemuan tersebut akan berlangsung di NasDem Tower, Jakarta Pusat, dengan didahului makan siang bersama.

"Hari ini [bertemu]. Makan siang," ujar Ali saat dihubungi wartawan, Rabu (26/10/2022).

Namun, ia tidak ingin membocorkan kepastian jam dan agenda pertemuan itu.

Diketahui, pertemuan itu merupakan agenda lanjutan dari pertemuan Tim Kecil NasDem, Demokrat, dan PKS pada Selasa (25/10/2022) siang.

Tim Kecil tersebut melakukan konsolidasi di rumah Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya menuturkan konsolidasi itu membahas terkait cawapres Anies Baswedan. Di mana Demokrat mengusulkan AHY dan PKS yaitu Ahmad Heryawan (Aher).

Namun, Anies belum langsung menentukan sosok cawapres tersebut. Menurut Willy, deklarasi cawapres akan dilakukan setelah deklarasi koalisi parpol.

"Tadi sepakatnya itu, cawapres bisa menyusul setelah deklarasi [koalisi]," kata dia saat dihubungi, Selasa (25/10/2022). (saa/viva/muu)