PDIP Rayakan HUT ke-50 pada 10 Januari, Hasto Bantah Tema yang Dipilih karena Adanya Perpecahan

Jakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan (PDIP) akan merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-50 yang berlangsung pada 10 Januari 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan tema yang diusung yakni, Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam.

Hasto membantah tema yang dipilih karena adanya isu perpecahan di internal partai, yakni antara kubu Ganjar Pranowo dan kubu Puan Maharani. Dia mengatakan tema HUT ke-50 PDIP itu terinspirasi dari sila ketiga Pancasila.

"Silanya adalah persatuan Indonesia, prinsipnya kebangsaan dan itulah yang membuat kita kuat karena bersatu, kita bersatu untuk kuat," kata Hasto saat konferensi di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

"Kalau di PDI Perjuangan tidak ada persoalan karena kita partai demokrasi Indonesia. Jadi jangan dilupakan itu, partai demokrasi Indonesia. Sehingga dialektika, dinamika, internal itu menjadi hal yan biasa sebagai partai politik," tambah dia.

Lebih lanjut, Hasto menambahkan anggaran perayaan HUT partai itu berasal dari para kader yang dikumpulkan secara kolektif.

Menurutnya, PDIP juga akan membagikan tumblr dan buku sejarah ke masyarakat. Sementara, Megawati akan menyumbang rumah sakit terapung.

"Gotong royong menyumbang, tumbler misalnya, buku sejarah partai. Masing-masing bergotong royong karena itu spirit yang dibawa PDI Perjuangan," tutup Hasto.

PDIP Buka Suara soal Pernyataan Sikap 8 Partai 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara ihwal 8 fraksi parpol parlemen yang membuat pernyataan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Hasto menegaskan PDIP tetap mendukung Pemilu 2024 dilaksanakan secara proporsional tertutup.

"Kami ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai. Kita bukan hanya partai yang didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Dia menjelaskan Pemilu tertutup bisa menghemat biaya di tengah ketidakpastian global serta ancaman inflasi.

"Dari kalkulasi yang kita lakukan, pada 2004 kan ada 3 pemilu, pemilu legialatif, pilpres putaran pertama, pilpres putaran kedua, itu biayanya sekitar Rp3,9 triliun," jelasnya.

"Kalo dengan inflasi 10 persen saja ditambah dengan adanya Bawaslu dan sebagainya, itu perkiraan Rp31 triliun," sambung Hasto.

Selain itu, Hasto juga menyebut pemilu tertutup juga bisa menekan kecurangan serta kelelahan dari sisi penyelenggara.

"Yang penting kami bisa mendorong kaum akademisi dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama misalnya, tokoh-tokoh purnawirawan, itu dengan mekanisme proporsional tertutup lebih memungkinkan bagi mereka untuk didorong terpilih," ujarnya.

Menurut Hasto, proporsional terbuka lebih melihat popularitas caleg. Sedangkan, tertutup lebih melihat kepada kompetensi caleg tersebut. 

"Jadi proporsional tertutup itu basenya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan. Sementara kalo terbuka adalah populatitas," tandas Hasto. (saa/muu) 

(saa/muu)