Siapa Sih Mojtaba Khamenei? Putra Ali Khamenei yang Dikabarkan Terpilih Jadi Pemimpin Tertinggi Iran Baru

Secara akademis, Mojtaba memang belum menyentuh gelar "Ayatollah". Karya akademik dan pengajaran yang minim membuat publik mempertanyakannya. Namun, publik melihat proses "akselerasi" gelar keagamaan membuat ia bisa saja melegitimasi posisi menjadi suksesor ayahnya.

Mojtaba memiliki jalur pengaruh yang berbeda dari para ulama lainnya. Pengaruhnya tidak sekadar di bagian agama saja, tetapi juga dikabarkan pernah menjadi bagian dari milisi Basij di era Perang Iran-Irak pada 1980-1988.

Jejak dokumentasi perannya memang masih misteri. Akan tetapi, keterlibatan Mojtaba di masa perang tersebut sebagai bekal kuat memiliki hubungan dengan struktur militer ideologis di Iran.

Hubungannya semakin lengket dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Salah satu sosok yang memiliki akses penghubung antara jajaran elite IRGC dan Basij, yakni Mojtaba.

Putra kedua Ali Khamenei ini bahkan memiliki keterlibatan di mana ia rutin mengarahkan dari segi strategis. Dari sinilah, nama Mojtaba mulai disegani dari sisi internal kekuasaan.

Selama dua dekade terakhir, Mojtaba diam-diam sebagai sosok figur kunci di balik kesuksesan kekuasaan sang ayah. Ia diibaratkan sebagai "penjaga gerbang" Ali Khamenei.

Bagi yang ingin menemui dan berurusan dengan Ali Khamenei, mereka harus melalui Mojtaba. Analis pernah mengungkapkan seluruh keputusan, mulai dari urusan strategis, politik, militer hingga kemananan dalam negeri maupun luar negeri wajib mendapat persetujuan langsung dari Mojtaba.

Nama Mojtaba mulai populer pada era Pemilu Presiden 2005 dan 2009. Ia disorot lantaran disebut mengarahkan Basij mengamankan dukungan hingga berupaya untuk meredam oposisi.

Ia kembali menuai sorotan tajam pada 2009. Kali ini mendapat pandangan negatif dari dunia internasional saat terjadi pecahnya gelombang protes Gerakan Hijau 2009.

Ia mendapat tuduhan sebagai aktor kunci atau di balik layar yang memberikan perintah untuk bertindak keras. Tak hanya itu, ia dituduh memperintahkan tindakan represif terhadap para demonstran.

Pada 2019, ia dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat (AS). Sebab, reputasinya semakin menonjol sebagai tokoh garis keras (hardliner) yang menekan aktivitas regional dinilai memberikan ancaman stabilitas.

Pasca kematian Mahsa Amini, narasi memperintahkan tindakan keras kembali muncul. Itu terjadi di tengah peningkatan gelombang protes pada 2022.