Amerika Serikat Rancang Opsi Serangan Darat ke Iran, Gedung Putih: Keputusan Tetap di Tangan Trump

Jakarta, tvOnenews.com - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) dilaporkan tengah menyusun rencana strategis untuk kemungkinan operasi serangan darat ke wilayah Iran. 

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya pengerahan personel militer AS ke kawasan Timur Tengah, meski keputusan akhir mengenai eksekusi operasi tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan Presiden Donald Trump.

Laporan Washington Post pada Sabtu (28/3) menyebutkan bahwa skenario ini berpotensi memicu "fase baru perang" yang jauh lebih berisiko bagi keselamatan tentara AS dibandingkan eskalasi yang terjadi selama empat pekan terakhir.

Alih-alih melakukan invasi besar-besaran, rencana yang dibahas lebih berfokus pada operasi terbatas, seperti penyergapan yang melibatkan unit infanteri dan pasukan operasi khusus. 

Namun, para pejabat yang enggan disebutkan namanya memperingatkan bahwa operasi ini akan membuat prajurit AS menjadi sasaran empuk bagi ancaman rudal, drone, peledak rakitan, hingga tembakan langsung dari darat.

Menanggapi kabar tersebut, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa penyusunan draf tersebut merupakan bagian dari prosedur standar militer untuk memberikan alternatif strategi kepada pemimpin negara.

"Tugas Pentagon adalah membuat persiapan agar Panglima Tertinggi mendapatkan pilihan yang paling optimal," ucap juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, sebagaimana dikutip media AS itu.

Meski demikian, Leavitt menggarisbawahi bahwa perencanaan tersebut belum menjadi sebuah perintah operasional. "Hal tersebut bukan berarti Presiden telah membuat keputusan," kata Leavitt.

Beberapa skenario yang masuk dalam pembahasan meliputi operasi di Pulau Kharg, yang merupakan jantung ekspor minyak Iran, serta aksi penyergapan di sepanjang pesisir Selat Hormuz guna mengamankan jalur pelayaran internasional. 

Terkait durasi operasi, muncul perbedaan estimasi di kalangan pejabat, yakni antara hitungan beberapa pekan hingga beberapa bulan.

Di sisi lain, Presiden Trump sebelumnya sempat menyatakan komitmennya untuk tidak mengirimkan personel militer ke wilayah mana pun. 

Senada dengan hal itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mencoba meredam spekulasi dengan menyatakan bahwa sasaran perang dapat dicapai "tanpa pengerahan pasukan darat" sehingga konflik tidak akan berlarut-larut.

Sejak perang pecah pada akhir Februari 2026, situasi di kawasan Teluk telah merenggut nyawa 13 personel militer AS dan menyebabkan lebih dari 300 lainnya terluka. 

Dari sisi opini publik, sebuah jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat AS (62 persen) menolak adanya serangan darat, sementara hanya 12 persen yang menyatakan dukungan.

Pakar militer Michael Eisenstadt turut memberikan peringatan keras mengenai risiko teknis di lapangan. Ia menyoroti kerentanan pasukan jika berada di area yang sempit.

"Saya tidak ingin ada di tempat sekecil itu dengan kemampuan Iran menghujani mereka dengan drone," ujar Eisenstadt. 

Ia menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, "kelincahan adalah bagian dari perlindungan pasukan."

Ketegangan hebat di Timur Tengah ini bermula dari serangan udara gabungan yang dilancarkan Israel dan AS pada 28 Februari lalu yang menewaskan lebih dari 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. 

Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone yang menyasar Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS di Irak, Yordania, dan negara-negara Teluk lainnya, yang memicu gangguan serius pada stabilitas ekonomi dan penerbangan global. (ant/dpi)