Rakor Pemberantasan Korupsi, Ketua KPK Minta Seluruh Penegak Hukum Bersinergi

Karena itu, selain hukuman badan, KPK selalu memasukkan tuntutan terkait pidana tambahan berupa perampasan harta, denda, dan pencabutan hak politik.

“Mari kita rapatkan barisan untuk tidak abai dan ramah terhadap praktik-praktik korupsi,” pungkasnya.

Sinergitas menurut Firli mutlak dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, agar upaya pemberantasan korupsi efektif dan efisien.

Hadir dalam rakor tersebut yaitu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Perwakilan BPK, Plt. Kepala Perwakilan BPKP wilayah Jawa Tengah beserta jajaran masing-masing.(Didit Cordiaz/Buz)