Senator Papua Barat Harap Komitmen Jaksa Agung Soal Penyidikan Kasus HAM

"Bahkan, Tim Khusus HAM juga sudah dibentuk Jaksa Agung. Tapi progresnya bagaimana,” kata senator asal Papua Barat itu bertanya pula.

Wamafma menilai bahwa rencana penuntasan kasus pelanggaran HAM berat seringkali terjadi saling pingpong antara Komnas HAM dan Jaksa Agung.

“Menurut Komnas HAM sudah cukup bukti, tapi menurut kejaksaan tidak cukup bukti, tidak ada saksi kunci, jadi tetap berjalan di tempat. Bagaimana pelaksanaan UU Pengadilan HAM jika semua tetap begitu. Harusnya kejaksaan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM,” kata Wamafma lagi.

Ia menyebutkan bahwa sudah 13 kasus yang diserahkan Komnas HAM kepada kejaksaan, namun satu pun belum dituntaskan. 

"Bagaimana kelanjutannya. Khusus Papua misalnya, Wasior 2001, Wamena tahun 2003, Paniai 2014. Kita tunggu kasus mana yang akan dituntaskan terlebih dahulu," kata Filep Wamafma pula. (umm/ant)