Masyarakat Diminta Tidak Mudik Gunakan Sepeda Motor, Polisi: Potensi Kecelakaan Tinggi di Jalan

Jakarta, tvOnenews.com - Polisi mengimbau masyarakat yang hendak bepergian mudik agar tidak menggunakan kendaraan sepeda motor.

Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, kendaraan motor memiliki potensi kecelakaan yang tinggi.

"Kami perlu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor, seperti pada tahun lalu ya kita ketahui saat melaksanakan mudik lebaran 2024 tidak menggunakan kendaraan motor," kata Trunoyudo saat jumpa pers, Rabu (6/3/2024).

"Sebab motor memiliki potensi kecelakaan yang lebih tinggi di jalan," sambungnya.

Namun demikian, masyarakat yang tetap ingin menggunakan sepeda motor diharapkan memperhatikan tiga hal penting, pertama adalah kondisi kesehatan, kemudian perlengkapannya dan juga kendaraannya.

"Sejak dini perlu dipersiapkan. Serta diharapkan juga tidak membawa barang yang berlebihan, juga tidak berbonceng tidak lebih dari 1 penumpang," ucapnya.

Perlu diketahui, Polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas pada arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2024.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, pengalihan arus lalu lintas ini bersifat situasional dijadwalkan mulai pada 5 April 2024.

“Kebijakan rekayasa lalu lintas ini dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) dengan stakeholder terkait, ada beberapa pola rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan, yakni sistem contraflow, one way, dan pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga,” kata Trunoyudo saat jumpa pers, Rabu (6/3/2024).

Terkait contraflow, Trunoyudo mengungkapkan, sistem tersebut akan diberlakukan mulai dari Km 36. Sedangkan sistem one way diterapkan dari Km 72 Toll Cipali hingga Km 414 Tol Kalikangkung.

Dia menuturkan, beberapa langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Diperkirakan pemudik lebaran tahun ini mencapai 136 juta jiwa, naik 5-6% dibanding tahun lalu.

"Sejauh ini Korlantas Polri bersinergi dan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Jasa Raharja, PT ASDP Indonesia Fery, dan stakeholder lainnya," tutur dia.(rpi/lkf)