RUU DKJ Atur Wilayah Aglomerasi Dipimpin Wapres, Anies: Belum Tentu Menyelesaikan Masalah

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti terkait kebijakan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatakan wilayah aglomerasi dinahkodai oleh Wakil Presiden.

Sebagaimana kebijakan ini rencananya akan diterapkan setelah RUU DKJ disahkan, dan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia.

Sebagai informasi, di dalam RUU DKJ, tertulis bahwa kawasan aglomerasi terdiri atas; Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

"Kadang-kadang kita membuat lembaga baru tapi lembaga baru ini belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada, jadi kalau saya usul sebaiknya prosesnya lebih bottom-up," ujar Anies, di Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2024).

"Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya. Dari situ UU ini dibuat menyesuaikan," sambung dia.

Anies pun mengungkapkan pengalamannya saat memimpin Jakarta, dia mengatakan saat itu kerja sama antar daerah berjalan cukup baik.

Sebagai contoh, banjir yang terjadi di Jakarta umumnya air tersebut datang daerah penyangga. Oleh karena itu perlu menjadi kerja sama dengan daerah penyangga.