Siap Mengawal Aspirasi Pencaker OAP, MRP Papua Barat Daya Lakukan Ini

"Terjawab 100 persen atau tidak, itu dalam perjuangan, artinya apa yang disampaikan melalui forum, kalau pemerintah, MRP dan lembaga terkait, kita bisa sampaikan, karena ini perlu diperjuangkan," ucapnya.

Ketua Pencaker OAP Papua Barat Daya Jolvyn Kareth, menjelaskan aksi ini merupakan salah satu bentuk upaya konkret memperjuangkan hak-hak OAP sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena bertepatan dengan penerimaan CPNS pada Mei 2024, maka kami minta pemerintah harus mengakomodasi OAP 100 persen," ujarnya.

Pencaker OAP yang berasal dari enam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat dan Kota Sorong, menolak dengan tegas pembagian kuota 80 persen dan 20 persen pada penerimaan CPNS.

"Kami menolak pembagian kuota pada penerimaan CPNS 2024, 100 persen untuk OAP," ujarnya.

Menurut dia, hadirnya Provinsi Papua Barat Daya merupakan perjuangan panjang dari tokoh-tokoh pemekaran, supaya kepenuhan hak-hak masyarakat adat Papua bisa terjawab secara baik dan maksimal.

"Hadirnya Provinsi Papua Barat Daya untuk satu alasan yakni menjawab kebutuhan masyarakat asli, maka pada bagian penerimaan CPNS harus memprioritaskan orang asli 100 persen, tidak dibagi-bagi," ujarnya. (ant/aag)