Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PKS: Saya Yakin Pak Jokowi Tidak Setuju

Jakarta - Wacana memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode kembali bergulir melalui ujaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menanggapi hal itu, Politikus PKS yang juga anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan wacana itu tidak bisa diterima.

"Ide perpanjangan masa jabatan (presiden), dan pengunduran pemilu, tidak bisa diterima, karena konstitusi tegas menyatakan pemilu dilakukan setiap lima tahun," kata Mardani, Rabu (12/1/2022)

Mardani juga meyakini, meski wacana itu dilontarkan oleh salah satu menteri, namun Presiden Joko Widodo tidak sepakat dengan pernyataan Bahlil.

"Saya yakin pak Jokowi tidak setuju dengan itu karena kita semua harus taat konstitusi. Jangan ada pikiran untuk memundurkan atau memajukan, semua harus taat aturan, taat konstitusi," kata Mardani.

Sebelumnya, Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia menyebut para pelaku usaha di Indonesia ingin agar Pemilu 2024 diundur karena situasi dunia usaha mulai bangkit kembali setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.

Dalam pernyataannya, Bahlil mengungkap langkah memajukan atau memundurkan pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Hal ini pernah terjadi pada Orde Lama dan peralihan Orde Baru ke Reformasi. (ant/ito)