Rencana Penerbitan Perpres Otorita Ibu Kota Negara, dan Bocoran Dari Presiden

Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan bahwa Presiden akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga memberikan bocoran mengenai calon kepala otorita IKN.

"Otorita IKN ini sendiri sedang dibuat, nanti akan dibentuk Perpres untuk itu," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong dalam tayangan video yang diterima dari KSP, di Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Wandy menyampaikan dari Perpres tersebut nanti tata kelola pemerintahan yang baik akan dilakukan.

"Saya kira semuanya sangat mengenal good governance, itu sangat penting, tentu juga sudah dipikirkan, tapi sekarang ini eranya partisipasi publik," jelasnya.

Dia menegaskan ketika Perpres dijalankan, maka masyarakat bisa bersama-sama mengawasi, mengamati, dan memberi masukan sebelum pimpinan Otorita IKN ditetapkan.

Wandy menepis anggapan proses pembahasan dan pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang sangat singkat dan terburu-buru. Menurutnya, perumusan UU IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif.

"Ini yang harus diketahui publik bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas dalam persiapan draf RUU, Perpres, dan bahkan rancangan masterplan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu," terang Wandy.

"Rumusan UU IKN didukung kajian beserta naskah akademik yang sudah dibahas bersama antara Pemerintah, DPR, dan para ahli," katanya.

Wandy menilai saat ini yang paling penting adalah mengawal proses selanjutnya agar pandangan berbagai pihak bisa diakomodasi dalam pelaksanaan pemindahan IKN.

"Kerja sama penuh antara seluruh elemen masyarakat bersama dengan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan pemindahan ibu kota baru ini," jelasnya.

Calon Kepala Otorita IKN

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat memberikan bocoran bahwa rencananya, IKN akan dipimpin oleh kepala otorita yang memiliki jabatan setingkat menteri. 

Dalam UU IKN Pasal 10 diatur Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat hanya 2 bulan setelah UU IKN diundangkan Menkumham Yasonna Laoly. Lantas siapa calonnya?

“Punya pengalaman arsitek. Kalau punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu akan lebih baik,” kata Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (19/2/2021).

Jadi apakah calon kepala otorita IKN adalah arsitek dan kepala daerah? “Belum tentu. Harapannya demikian. Tapi kenyataannya bisa berbeda,” kata Jokowi.

Jokowi belum mengetahui kapan kepala otorita akan ditunjuk. Yang jelas, kata Jokowi, prosesnya masih panjang. “Setelah ini, kan harus ada Peraturan Pemerintah mengenai Otorita. Setelah itu kemudian dibentuk Panitia Seleksi (Pansel),” ujar Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga membeberkan tentang rencana pembangunan di IKN. Menurut dia, IKN yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan menjadi semacam kota di dalam hutan. “Rimbanusa, kota di dalam hutan. Bukan hutan di dalam kota,” kata dia.

IKN akan menjadi kawasan yang zero emisi. “Tidak boleh ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Di sana, nanti orang berjalan kaki, sepeda atau kalau pakai kendaraan, ya kendaraan listrik,” ujar dia.

Sebelum membangun IKN, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah membangun infrastruktur. “Ini sangat penting. Kalau tidak ada infrastruktur, bagaimana bisa membawa bahan-bahan bangunan ke lokasi,” ujar Jokowi.

Bangunan tahap pertama yang dibangun adalah Istana, gedung 6 kementerian, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Diharapkan awal 2024, sudah jadi dan bisa digunakan,” kata Jokowi.

Soal nama IKN, Jokowi membenarkan bahwa nama ‘Nusantara’ sudah ia putuskan. “Ada banyak usulan masuk. Dan ternyata nama Nusantara memang juga pilihan banyak pihak,” jelas Jokowi.

Adapun jauh-jauh hari sebelumnya, Presiden Jokowi pernah membocorkan sejumlah nama calon kandidat Kepala Otorita. “Kandidatnya ada banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. (ant/ito)