Soal Kisruh Kadin Memanas, Masing-masing Minta Dukungan Presiden, Begini Respons Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Kisruh dalam lembaga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah memanas. Katua Umum Kadin versi Munas Arsjad Rasjid dan Munaslub Anindya Bakrie sama-sama meminta bantuan Presiden Jokowi. Masing-masing Ketua Umum Kadin meminta dukungan kepada Presiden Jokowi untuk mendukung mereka. Menanggapi kisruh Kadin tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas buka suara. Supratman mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kadin Indonesia. "Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman di Jakarta, Minggu (15/9/2024). Supratman menyampaikan Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Hal ini terkait dengan penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9). "Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," katanya. Lebih lanjut, Supratman menyebut bahwa penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden (Keppres). "Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian," ucap Supratman. Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsyad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi. "Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," ujar Arsjad di Hotel JS Luwansa Jakarta, Minggu (15/9/2024). Arsjad juga menyebut telah dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.(ant)

Soal Kisruh Kadin Memanas, Masing-masing Minta Dukungan Presiden, Begini Respons Pemerintah

Berita Terkait

Roy Suryo Komentari soal Polisi Bakal Umumkan Nasib Tersangka Kasus Ijazah Jokowi: Kita Bukan Tukang Ramal

Bertemu Menteri LH, Ketum Kadin Bahas Peluang Green Jobs hingga Transisi Energi Berkeadilan

Dalam Waktu Dekat, Polisi Bakal Tentukan Nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa Soal Fitnah Ijazah Palsu Jokowi

Wamentan Temui Jokowi di Solo, Lapor RI Sudah Berhenti Impor Beras: Petani Lebih Percaya Diri

Topik Terkait

Kadin

Kisruh Kadin

Anindya Bakrie

Arsjad Rasjid

Jokowi

Saksikan Juga

Provinsi Jawa Barat Ganti Nama Jadi Tatar Sunda, Benarkah?

Timwas Haji DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah

Petugas Gagalkan 18 Calon Haji Ilegal

AS Mulai Kehabisan Senjata, Minta Tambah Anggaran Senilai Rp24 Kuadriliun | OneNews Update

Pimred Republika Mengecam Keras Tindakan Israel

Viral! Baru Kelar Ijab Kabul, Pencuri Motor Langsung Diringkus Polisi

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto