Dukung Panglima Andika Soal Keturunan PKI, Mahfud MD: TNI Punya Alat Tes

Sebagai langkah rekonsiliasi, Mahfud menyebut tidak perlu dilakukan secara seremonial dan direncanakan. Rekonsiliasi alamiah disebutnya lebih baik untuk meminimalisir pertentangan.

"Kalau direncanakan rekonsiliasi ada upacara, ada panitianya, ada keputusan ini keputusan itu malah ndak jadi, rame, bertengkar lagi," tegasnya.

Lebih lanjut Mahfud menerangkan, sebenarnya TNI bukan institusi pertama yang memperbolehkan keturunan PKI menjadi anggota. Jauh sebelum itu, ASN juga sudah menghilangkan syarat-syarat itu untuk menjadi pegawai.

Bahkan syarat-syarat itu juga sudah tidak berlaku bagi warga keturunan PKI untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) ataupun kepala daerah.

"Jadi TNI bukan yang pertama. Malah Mahkamah Konstitusi dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh, gitu. Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai pertama," pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi sejumlah syarat dalam penerimaan anggota TNI. Salah satunya adalah menghapus larangan bagi keturunan PKI untuk menjadi prajurit TNI.

Jenderal bintang empat itu menilai syarat tersebut tidak adil dan tidak ada landasan hukumnya. Bahkan dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 sama sekali tidak ada larangan keturunan PKI menjadi anggota TNI. (Andri Prasetiyo/mii).