Wacana Pilkada Melalui DPRD, PDIP: Kebiri Hak Politik Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini mencuat soal isu pembahasan Pilkada melalui DPRD. Sontak, isu itu mendapat perhatian khusus oleh PDIP. 

Dalam hal ini, politikus PDIP, Guntur Romli katakan, bahwa partainya menolak wacana Pilkada melalui DPRD yang saat ini bergulir.

Bahkan ia sampaikan, bahwa pilkada langsung yang telah berjalan selama ini adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya.

Selain itu, ia sebut pilkada melalui DPRD adalah bentuk pengebirian hak politik rakyat.

"PDI Perjuangan menolak Pilkada melalui DPRD dan PDI Perjuangan tetap konsisten ingin Pilkada langsung. Kenapa? Karena Pilkada langsung adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya, keterlibatan rakyat. Sedangkan Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat," jelas Guntur dalam video yang diterima, Sabtu (3/1/2025).

Kemudian, Guntur jelaskan, gelaran Pilkada terdekat masih jauh, kemungkinan besar berlangsung pada tahun 2031. Alih-alih mengurusi hal tersebut, Guntur meminta partai-partai fokus dalam membantu penanggulangan bencana di Sumatra.

"Kok tega-teganya memperbincangkan soal Pilkada yang masih jauh? Kenapa partai-partai politik saat ini, kok, tidak fokus saja ke penanggulangan bencana? Kok, malah memantik kemarahan rakyat dengan mau mengambil hak politik rakyat dengan mengebiri hak politik mereka melalui Pilkada DPRD?" ucapnya.

Wacana Pilkada lewat DPRD menyeruak kembali setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyuarakan itu dalam pidato di HUT ke-61 partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).

Sebelum suara dari Bahlil, wacana Pilkada lewat DPRD juga disuarakan oleh PKB dan Gerindra. 

Sejauh ini, partai-partai DPR yang mendukung wacana Pilkada lewat DPRD antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, NasDem.

Sikap Partai Demokrat menolak. Sementara PKS masih mengkaji wacana tersebut. (aag)