Komisioner KPU Pasaman Barat Dorong Pendidikan Politik untuk Perkuat Demokrasi Lokal

Pasaman Barat, tvOnenews.com — Demokrasi tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Prosesnya jauh lebih panjang dan ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, serta pilihan politiknya. Kesadaran inilah yang terus diperkuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat melalui kegiatan pendidikan politik yang digelar bagi berbagai lapisan masyarakat.

Komisioner KPU Pasaman Barat, Akbar Riyadi, menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan fondasi utama untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Menurutnya, pemilih yang cerdas dan kritis tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses edukasi yang berkelanjutan dan menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput.

Kegiatan pendidikan politik tersebut menyasar sejumlah kelompok strategis, di antaranya pemilih pemula, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda. Penentuan sasaran ini dinilai penting karena kelompok-kelompok tersebut memiliki peran besar dalam membentuk iklim demokrasi lokal, baik sebagai pemilih aktif maupun sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Dalam pemaparannya, Akbar menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kehadiran di bilik suara semata. Demokrasi yang sehat menuntut keterlibatan warga negara yang memahami tahapan pemilu, mampu menilai informasi politik secara rasional, serta berani menentukan pilihan tanpa tekanan, intimidasi, maupun praktik politik uang.

“Pendidikan politik bukan kegiatan seremonial. Ini adalah proses panjang yang harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks, politik uang, maupun narasi manipulatif yang dapat merusak demokrasi,” ujar Akbar.

Ia juga menyoroti tantangan demokrasi di era digital yang semakin kompleks. Kemudahan akses informasi di satu sisi membuka ruang partisipasi yang luas, namun di sisi lain berpotensi menyesatkan jika tidak diimbangi dengan literasi politik dan literasi digital yang memadai. Penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan propaganda politik menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat.

Menurut Akbar, pendidikan politik berperan sebagai benteng awal untuk membangun daya kritis masyarakat. Warga didorong agar tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mampu memverifikasi, menganalisis, dan menyikapi setiap informasi politik secara objektif dan bertanggung jawab.

Diskusi dalam kegiatan tersebut juga menekankan bahwa tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi bukan semata-mata berada di tangan penyelenggara pemilu. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Tanpa pemahaman politik yang memadai, demokrasi berisiko terjebak pada formalitas prosedural tanpa substansi.

Lebih lanjut, Akbar menyampaikan bahwa pendidikan politik harus dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi daerah. Dengan meningkatnya kesadaran politik warga, diharapkan akan tumbuh budaya politik yang lebih dewasa, menjunjung tinggi etika, rasionalitas, serta kepentingan publik di atas kepentingan sesaat maupun kelompok tertentu.

“Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilihnya. Jika masyarakat paham dan sadar politik, maka proses pemilu akan berjalan lebih sehat dan hasilnya pun lebih berkualitas,” katanya.

Melalui kegiatan ini, KPU Pasaman Barat berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Upaya penguatan pendidikan politik dinilai perlu terus diperluas, baik melalui tatap muka langsung maupun pemanfaatan platform digital, agar pesan demokrasi dapat menjangkau lebih banyak warga.

Dengan pendekatan edukatif yang konsisten, Pasaman Barat diharapkan mampu membangun demokrasi lokal yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif—demokrasi yang hidup dalam kesadaran dan partisipasi aktif warganya.