Gaji Pegawai Pajak Disorot Usai OTT KPK, Ini Rincian Penghasilan ASN DJP dari Gaji Pokok hingga Tukin

Jakarta, tvOnenews.com – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jakarta Utara kembali memantik perhatian publik. Kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak ini tidak hanya menyeret aparatur pajak, tetapi juga wajib pajak (WP), sekaligus membuka kembali diskusi soal besaran gaji dan tunjangan pegawai pajak.

Penangkapan tersebut dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kemenkeu Jakarta Utara. KPK mendalami dugaan praktik suap yang berkaitan dengan pengurangan nilai pajak, sebuah isu sensitif di tengah upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara dan integritas aparatur.

Di tengah sorotan itu, publik mempertanyakan: sebenarnya berapa gaji pegawai pajak?

Pegawai Pajak adalah ASN dengan Gaji Pokok Sesuai Golongan

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara struktur, gaji pokok pegawai pajak sama dengan PNS di instansi lain, tergantung golongan dan masa kerja. Ketentuan gaji PNS terbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berikut rincian gaji pokok PNS berdasarkan golongan:

Golongan I

• Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600

• Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700

• Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700

• Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

Golongan II

• IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400

• IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500

• IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200

• IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

Golongan III

• IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200

• IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800

• IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500

• IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

Golongan IV

• IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900

• IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300

• IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400

• IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500

• IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

Gaji pokok tersebut berlaku umum bagi PNS. Perbedaan signifikan penghasilan muncul dari tunjangan kinerja (tukin).

DJP Punya Tunjangan Kinerja Tertinggi di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak dikenal sebagai instansi dengan tunjangan kinerja terbesar di antara lembaga pemerintah lainnya. Aturan tukin DJP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015.

Besaran tukin ditentukan berdasarkan peringkat jabatan. Nilainya jauh melampaui gaji pokok, bahkan untuk level jabatan pelaksana.

Tunjangan Kinerja PNS DJP:

Eselon I

• Peringkat 27: Rp 117.375.000

• Peringkat 26: Rp 99.720.000

• Peringkat 25: Rp 95.602.000

• Peringkat 24: Rp 84.604.000

Eselon II

• Peringkat 23: Rp 81.940.000

• Peringkat 22: Rp 72.522.000

• Peringkat 21: Rp 64.192.000

• Peringkat 20: Rp 56.780.000

Eselon III ke bawah

• Peringkat 19: Rp 46.478.000

• Peringkat 18: Rp 42.058.000 – Rp 28.914.875

• Peringkat 17: Rp 37.219.875 – Rp 27.914.000

• Peringkat 16: Rp 25.162.550 – Rp 21.567.900

• Peringkat 15: Rp 25.411.600 – Rp 19.058.000

• Peringkat 14: Rp 22.935.762 – Rp 21.586.600

• Peringkat 13: Rp 17.268.600 – Rp 15.110.025

• Peringkat 12: Rp 15.417.937 – Rp 11.306.487

• Peringkat 11: Rp 14.684.812 – Rp 10.768.862

• Peringkat 10: Rp 13.986.750 – Rp 10.256.950

• Peringkat 9: Rp 13.320.562 – Rp 9.768.412

• Peringkat 8: Rp 12.686.250 – Rp 8.457.500

• Peringkat 7: Rp 12.316.500 – Rp 8.211.000

• Peringkat 6: Rp 7.673.375

• Peringkat 5: Rp 7.171.875

• Peringkat 4: Rp 5.361.800

OTT KPK Jadi Ujian Integritas Aparatur Pajak

Besarnya gaji dan tunjangan pegawai pajak inilah yang kembali disorot usai OTT KPK. Publik menilai, dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi, tidak ada alasan bagi aparatur pajak untuk terlibat praktik korupsi.

Pihak DJP sendiri menegaskan akan bersikap tegas terhadap pegawai yang terbukti melanggar hukum, termasuk sanksi pemecatan. Kasus ini menjadi ujian serius bagi reformasi birokrasi dan integritas institusi perpajakan.

Di sisi lain, pemerintah berharap sistem penggajian dan tukin yang besar dapat menjadi instrumen pencegah korupsi. Namun, OTT KPK menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi faktor kunci.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak harus terus dijaga, tidak hanya dengan kesejahteraan pegawai, tetapi juga dengan integritas dan akuntabilitas yang kuat. (nsp)