PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Puan Tegaskan Komunikasi Tak Pernah Tertutup

Jakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan (PDIP) telah menyatakan sikap menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Meski begitu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan pihaknya tetap membuka komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR mengenai sistem Pilkada. “Pasti, kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup, kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026. Puan menuturkan, selama ini tidak pernah ada komunikasi yang tertutup. Pihaknya pun terus terbuka untuk menerima masukan terkait persoalan itu. Di sisi lain, Puan juga belum memastikan apakah wacana sistem Pilkada akan langsung dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada masa sidang DPR saat ini. Kata Puan, pembahasan akan bergantung pada komunikasi dan dinamika yang berkembang di parlemen. “Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpres, pileg dan pilpresnya aja belum,” ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Hal itu menjadi salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. Jamaluddin menyebut hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan. "Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," kata Jamaluddin di depan para kader PDIP. PDIP lantas merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara sebagai salah satu solusi atas tingginya biaya politik. Partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi. "Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," tutur dia. Yeni Lestari

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Puan Tegaskan Komunikasi Tak Pernah Tertutup

Berita Terkait

KPK Cium Ada Uang Masuk Rp600 Juta ke Anggota DPRD Bekasi Nyumarno dalam Kasus Dugaan Suap Proyek

Demokrat Berubah Sikap soal Pilkada via DPRD, Dede Yusuf Singgung Biaya Politik yang Brutal

KPK Kembali Periksa Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Kasus Bupati Nonaktif Ade Kuswara

Puan: KUHP dan KUHAP Baru Lebih Sesuai dengan Nilai Pancasila

Topik Terkait

Pdi Perjuangan

Pdip

Pilkada

Dprd

Puan Maharani

Saksikan Juga

Ancaman Perang Diujung Tanduk, Jerman Serukan NATO Saling Perkuat Pertahanan

Garis Batas: Efek Domino Tak Miliki Akun Coretax

Kenapa Jokowi Tak Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Kuota Haji?

Waspada Cuaca Buruk, Sejumlah Daerah Dilanda Banjir dan Longsor

Korban Bencana di Aceh 'Diteror' Tagihan Mekar

Kepala Pelni Ambon Diamuk Ratusan Buruh Pelabuhan Yos Soedarso

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya