PKB Kritik Gaji Guru Honorer Kecil, Sebut Masuk Pelanggaran HAM

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengkritik kecilnya gaji guru honorer di Indonesia. Dia menyebut kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia berada di bawah standar kemanusiaan.

Menurutnya, kecilnya gaji guru honorer di Indonesia sudah termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, negara melakukan pembiaran terhadap hak ekonomi dan sosial warganya.

“Negara tidak boleh hadir hanya dalam bentuk regulasi dan tuntutan kinerja, tetapi absen dalam menjamin kesejahteraan guru,” ujar Mafirion, Sabtu (24/1/2026).

“Jika guru honorer dibiarkan hidup dengan honor yang tidak manusiawi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya martabat guru, tetapi juga masa depan pendidikan nasional,” lanjutnya.

Politisi PKB ini lantas menyinggung Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, di mana negara menjamin hak setiap warganya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Pembiaran terhadap honor rendah ini merupakan bentuk pelanggaran HAM melalui pembiaran kebijakan (policy omission),” kata Mafirion.

“Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, namun perlindungan kerjanya sangat timpang dibandingkan guru ASN,” tuturnya.

Mafirion pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan untuk menaikkan gaji guru honorer dan menyelesaikan persoalan status guru honorer.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh dibangun di atas ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas anggaran, bukan kebijakan sisa,” katanya.

Diketahui, sesuai data terbaru, sekitar 20,5 persen guru honorer hanya mendapat gaji antara Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

Sementara, berdasarkan survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Dompet Dhuafa, jumlah guru honorer di Indonesia sebanyak 700 ribu orang.

Dengan angka itu, sekitar lebih dari 140 ribu guru honorer hidup dengan gaji yang jauh dari standar kebutuhan hidup layak. (saa/ree)