Banjir Rendam Lumbung Pangan, Harga Beras Nasional Diprediksi Bakal Naik

Jakarta, tvOnenews.com – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah sentra produksi pangan nasional mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas harga beras di pasaran. Ribuan hektare lahan persawahan terendam, memicu potensi penurunan produksi padi yang berdampak langsung pada pasokan beras nasional.

Merespons kondisi tersebut, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah antisipatif. PKB menilai, tanpa mitigasi yang tepat, banjir di kawasan lumbung pangan dapat berujung pada kenaikan harga beras yang memberatkan masyarakat.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, menyebut bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpeluang besar memicu lonjakan harga beras secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak bersikap reaktif dan segera menyiapkan langkah pengamanan stok pangan.

PKB juga mengingatkan agar kondisi ini tidak dijadikan alasan untuk membuka keran impor beras. Menurutnya, kebijakan impor justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari dan merugikan produsen pangan dalam negeri.

Selain fokus pada penanganan jangka pendek, PKB mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian serta tata ruang di wilayah lumbung pangan nasional.

Pembangunan nasional dinilai perlu lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, hingga pembangunan waduk yang manfaatnya dapat dirasakan langsung di tingkat persawahan.

“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi, sapaan akrabnya, Sabtu (24/1/2026).

PKB juga menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit.

“Petani butuh solusi hari ini, bukan janji prosedural,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Najmi mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang meluas di berbagai wilayah lumbung pangan nasional.

Menurutnya, banjir yang merendam ribuan hektare sawah tidak bisa lagi diperlakukan sebagai bencana rutin. Kondisi tersebut dinilai telah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional serta keberlangsungan hidup petani.