Terungkap, Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Pemicu Longsor Cisarua, Wagub Jabar: Ini Hutan, Bukan Pertanian

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil sikap tegas menyikapi tragedi longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mensinyalir adanya praktik alih fungsi lahan hutan milik Perhutani menjadi area pertanian sebagai penyebab utama melemahnya struktur tanah di kawasan tersebut.

Saat meninjau lokasi bencana pada Minggu (25/1), Erwan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap penyalahgunaan lahan yang berujung bencana.

Ia berjanji akan mengembalikan kawasan Cisarua ke fungsi aslinya sebagai area hijau pelindung.

"(Karena) ini lahan hutan, bukan lahan pertanian. Kita akan kembalikan hijau, kita kembalikan sesuai fungsinya, yaitu hutan," tegas Erwan di lokasi terdampak.

Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah jatuhnya korban di masa depan, Pemprov Jabar memastikan warga yang rumahnya hancur atau berada di zona merah tidak akan diizinkan kembali ke titik semula. 

Pemerintah kini tengah mengkaji lokasi relokasi yang aman namun tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat.

"Relokasi tidak boleh ke tempat yang berisiko lagi. Kami akan menentukan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari lingkungan hidup warga. Keselamatan menjadi prioritas utama," jelasnya.

Meski fokus pada penataan jangka panjang, Erwan menekankan bahwa prioritas paling mendesak saat ini adalah pencarian puluhan warga yang dilaporkan masih hilang. 

Tim gabungan dari Basarnas, BNPB, TNI-Polri, hingga relawan terus menyisir sisa-sisa material longsor.

"Saat ini kami terus bekerja. Semua unsur turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Insyaallah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal," kata Erwan.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno turut memberikan atensi khusus. 

Ia mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) agar warga tidak terlalu lama berada di tenda pengungsian, yang berisiko memperburuk kondisi psikologis mereka.

"Bencana ini harus menjadi pelajaran. Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman," tutur Pratikno.