Ketua Banggar DPR: Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI Bukan Nepotisme

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan penunjukkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bukan merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Ini bukan soal KKN, soal trust. Untuk membangun sesuatu itu kalau tidak ada trust, kita kan akan kerepotan. Yang penting kita punya trust, kemudian terukur, integritasnya terjaga, maka saya pikir itu KKN-nya sudah bisa dilewati," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.

Di luar dari hubungannya sebagai keponakan Presiden RI Prabowo Subianto, Said menilai Thomas Djiwandono mumpuni menduduki jabatan Deputi Gubernur BI.

Menurutnya, Thomas juga memiliki kemampuan yang lebih kuat di bidang moneter dibandingkan fiskal.

"Maka menurut saya memang Thomas Djiwandono itu atau Tommy berhak untuk menduduki jabatan Deputi," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengumumkan bahwa Thomas Djiwandono resmi ditetapkan menjadi Deputi Gubernur BI, menggantikan Juda Agung yang telah mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

Dia memastikan, keputusan ini telah melalui mekanisme musyawarah mufakat pada rapat internal, yang dihadiri oleh pimpinan komisi serta pimpinan delapan kelompok fraksi.

"Dalam rapat internal di Komisi XI, diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas AM Djiwandono," kata Misbakhun di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

"Hari ini kita sepakati dan diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal," ujarnya.

Misbakhun menambahkan, nantinya hasil keputusan atas penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI ini, akan disahkan dalam Sidang Paripurna yang bakal digelar esok hari.

"Dan akan dibawa untuk disahkan dalam rapat paripurna besok," kata Misbakhun.

Dia menjelaskan, pertimbangan pemilihan Thomas menjadi Deputi Gubernur BI, adalah karena Thomas dinilai sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik.

Selain itu, penjelasan Thomas tentang perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal, dinilai juga sangat bagus. Sehingga, Misbakhun menilai bahwa hal itu akan berkontribusi dalam menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kemudian terkait bagaimana membangun agile, katanya, kelincahan dalam proses pengambilan keputusan. Dan menurut saya, memang itu isu yang sedang kuat saat ini. Yakni bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiskal policy," ujarnya.

Yeni Lestari