ASEAN Diuji Krisis Myanmar, Menlu RI Dorong Konsensus Lima Poin Jadi Prioritas Nyata

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan krisis Myanmar menjadi ujian serius bagi ketangguhan dan kredibilitas ASEAN.

Penegasan itu disampaikan dalam Extended Informal Consultation on The Implementation of The Five-Point Consensus yang digelar di sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (AMM) Retreat ASEAN di Cebu, Filipina, Selasa (28/1/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini situasi Myanmar sekaligus mengevaluasi implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) sebagai kerangka utama ASEAN dalam mendorong penyelesaian krisis politik dan kemanusiaan di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Filipina selaku Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar memberikan paparan langsung mengenai kondisi lapangan serta langkah-langkah diplomasi yang telah ditempuh.

Sugiono menekankan bahwa konsistensi ASEAN dalam menjalankan 5PC menjadi kunci menjaga relevansi organisasi kawasan di tengah konflik yang berlarut-larut.

“Hal ini (kunjungan utsus ke Myanmar) menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama,” tegas Sugiono, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).

Indonesia, kata Sugiono, memandang keterlibatan aktif dan berkelanjutan ASEAN sebagai prasyarat untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.

Oleh karena itu, ASEAN diharapkan terus mengambil langkah konstruktif dan terukur dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar.

Dalam forum tersebut, Indonesia secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap upaya Menteri Luar Negeri Filipina yang telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar.

Langkah tersebut dinilai sebagai kontribusi konkret yang relevan dalam membuka ruang dialog di tengah kebuntuan politik.

Menatap ke depan, Menlu Sugiono menekankan perlunya pendekatan yang lebih kreatif dan inklusif untuk membangun stabilitas jangka panjang di Myanmar, sekaligus meletakkan fondasi kokoh bagi proses nation-building.

Sebagai wujud komitmen nyata, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berperan lebih aktif.

“Indonesia juga terbuka untuk menawarkan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman berharga kami dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah,” pungkas Menlu. (agr/nsi)