IHSG Ambruk dan Trading Halt, Ekonom: Pasar Menilai Institusi Lebih Keras Daripada Angka Indeks

Jakarta, tvOnenews.com - Gejolak pasar modal yang berujung trading halt setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk lebih dari 8 persen dinilai sebagai sinyal krisis kepercayaan yang jauh lebih dalam dibanding sekadar fluktuasi indeks.

Pasar, kata pengamat, kini menilai kekuatan institusi dan tata kelola lebih keras daripada kinerja angka jangka pendek.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menegaskan guncangan tersebut bersifat sistemik, dipicu meningkatnya kekhawatiran investor global terhadap kualitas investability pasar modal Indonesia, terutama setelah sorotan MSCI terkait transparansi kepemilikan saham dan free float dengan tenggat perbaikan hingga Mei 2026.

“Kondisi pasar modal yang terguncang mengajarkan satu pelajaran utama, pasar menilai institusi lebih keras daripada menilai angka indeks,” ujar Syafruddin saat dihubungi tvOnenews.com, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, trading halt yang terjadi bukan reaksi emosional sesaat, melainkan konsekuensi dari mekanisme pasar berbasis indeks global. Ketika risiko reklasifikasi meningkat, arus dana bergerak serempak mengikuti aturan benchmark, bukan intuisi harian investor.

“Trading halt setelah IHSG jatuh lebih dari 8 persen menandai guncangan sistemik yang lahir dari krisis kepercayaan, terutama setelah MSCI menyorot risiko investability terkait transparansi kepemilikan dan free float serta memberi tenggat perbaikan sampai Mei 2026,” jelasnya.

Syafruddin menilai, dalam situasi tersebut, aksi jual meluas tak terelakkan karena investor institusional global tunduk pada metodologi indeks.

“Pasar bergerak lewat arus dana berbasis kategori indeks; saat risiko reklasifikasi naik, aksi jual menyebar luas karena investor mengikuti aturan benchmark, bukan intuisi harian,” ucapnya.

Ia menegaskan, respons kebijakan tidak bisa berhenti pada simbol atau pergantian figur. Pasar menunggu langkah bersih-bersih yang nyata, terutama pada isu-isu yang disorot MSCI.

“Pasar memang cenderung menanti sinyal ‘bersih-bersih’, tetapi pasar tidak puas dengan simbol. Investor global menagih bukti pada area yang disorot MSCI yaitu transparansi struktur kepemilikan, konsistensi penilaian free float, dan pengawasan atas praktik yang merusak pembentukan harga,” katanya.

Syafruddin juga menyinggung wacana kebijakan struktural, seperti kenaikan syarat free float menjadi 15 persen serta perluasan ruang investasi dana pensiun dan asuransi hingga 20 persen portofolio. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan dihargai pasar jika dibarengi tata kelola dan penegakan yang kuat.

“Jika pemerintah menaikkan syarat free float ke 15% dan memperluas ruang investasi dana pensiun serta asuransi ke 20 persen portofolio, pasar akan menghargainya hanya bila kebijakan itu berjalan bersama pengungkapan kepemilikan yang kuat dan penegakan yang tegas,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengalaman lintas negara menunjukkan peningkatan free float berkorelasi dengan perbaikan likuiditas, namun hasilnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola.

“Bukti lintas negara menunjukkan free float yang lebih tinggi berkorelasi dengan likuiditas yang lebih baik, jadi reform ini masuk akal, tetapi hasilnya bergantung pada kualitas tata kelola,” ujarnya.

Rangkaian gejolak pasar ini terjadi bersamaan dengan pengunduran diri Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK), serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek (DKTK).

Di hari yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga menyatakan mundur dari jabatannya.

Syafruddin menekankan, di tengah turbulensi ini, kepercayaan menjadi modal paling mahal di pasar keuangan.

“Karena itu, negara perlu memprioritaskan reform transparansi, penegakan, dan kualitas data, karena kepercayaan menjadi modal paling mahal dalam pasar keuangan,” pungkasnya.(agr/raa)