Usai Bikin Geger Soal Penonaktifan BPJS PBI, DPR-Pemerintah Sepakat PBI Dibayar Negara Selama 3 Bulan

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI dan pemerintah menyepakati seluruh layanan kesehatan tetap berjalan dan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap dibayarkan oleh negara dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menyampaikan kesimpulan rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Dasco menegaskan, keputusan tersebut diambil untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan di tengah polemik penonaktifan kepesertaan BPJS PBI. “DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” ujar Dasco. Selain itu, DPR dan pemerintah juga sepakat melakukan pemutakhiran data penerima PBI secara menyeluruh. Proses ini akan melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BPJS Kesehatan. “DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru,” kata Dasco. Langkah pemutakhiran data tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan iuran BPJS benar-benar diterima oleh masyarakat miskin dan rentan miskin, sesuai kriteria yang ditetapkan. Dasco juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran. DPR dan pemerintah sepakat anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN harus dimaksimalkan berdasarkan data yang akurat. “DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat,” ujarnya. Dalam kesimpulan rapat itu, DPR turut meminta BPJS Kesehatan lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya jika terjadi perubahan status kepesertaan. “DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda,” ucap Dasco. Menurutnya, komunikasi yang jelas sangat penting agar masyarakat tidak kebingungan dan tidak terlambat mendapatkan layanan kesehatan. Lebih jauh, Dasco menegaskan komitmen DPR dan pemerintah untuk terus membenahi tata kelola jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh. “DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal,” katanya. Di akhir penyampaian kesimpulan, Dasco kembali meminta persetujuan seluruh peserta rapat atas poin-poin yang telah disepakati. “Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco. Seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan secara serentak. “Setuju. Terima kasih,” tutup Dasco. (rpi/iwh)

Usai Bikin Geger Soal Penonaktifan BPJS PBI, DPR-Pemerintah Sepakat PBI Dibayar Negara Selama 3 Bulan

Berita Terkait

Ketum PAN Zulhas Lontarkan Pesan Menohok ke Kadernya: Jadi Pejabat Jangan Sok

DPR Ungkap Stok Beras Nasional Melimpah Jelang Ramadan, tapi Ada Satu Hal yang Bikin Was-was

Zulhas Semprot Anggota DPR Hingga Kepala Daerah dari PAN: Jadi Pejabat Jangan Sombong, Jangan Sok Gaya

Polemik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Mensos Buka 'Biang Kerok' Penyebabnya

Topik Terkait

Bpjs Kesehatan

Pbi

Dpr

Sufmi Dasco Ahmad

Saksikan Juga

KKB Tembak Truk Tangki Air, Sopir Alami Luka Parah

Truk Terpental ke Sungai 7 Ekor Sapi Mati di TKP

VIRAL! Sopir Taksi Online Marah ke Dua Penumpang Mesum

Kabar Duka Sepak Bola Indonesia, Elly Idris Tutup Usia

Nekat Lempar Bom Molotov saat Gagal Curi Emas Rp1 Miliar, Pelaku Diamankan Warga

Tukang Cukur di Bandung Alami Gagal Ginjal, Terkejut BPJS PBI-nya Dinonaktifkan

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Kpk