Gebrakan Kemensos: Sisir 11 Juta Data PBI BPJS yang Dinonaktifkan, Warga Mampu Siap-Siap Dicoret

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengambil langkah tegas untuk membenahi data kepesertaan BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). 

Sebanyak 30 ribu lebih pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diinstruksikan untuk terjun langsung memverifikasi 11 juta peserta PBI BPJS yang statusnya tengah dinonaktifkan.

Penyisiran data besar-besaran ini bertujuan untuk memastikan bantuan kesehatan dari pemerintah benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Gus Ipul ingin melihat langsung kondisi ekonomi warga di lapangan agar tidak ada lagi salah sasaran.

“Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang berjumlah 30 ribu lebih untuk membantu, ground check atau verifikasi lapangan, melihat kondisi setiap penerima manfaat 11 juta tersebut,” tegas Mensos usai melakukan rapat terbatas di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (12/2).

Proses ground check ini ditargetkan rampung hanya dalam waktu dua bulan. 

Kemensos menegaskan bahwa kebijakan penonaktifan ini bukan bertujuan untuk memangkas jumlah penerima bantuan, melainkan bentuk pemerataan. 

Peserta yang masuk dalam kategori mampu (desil 6-10) akan dialihkan kuotanya kepada warga yang benar-benar membutuhkan (desil 1-5).

"Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap," tambah Gus Ipul.

Di tengah proses perbaikan data ini, Kemensos memberikan prioritas khusus bagi pasien dengan penyakit berat atau katastropik. 

Tercatat sebanyak 106 ribu penerima manfaat PBI BPJS yang sempat dinonaktifkan kini telah diaktifkan kembali secara otomatis demi menjamin kelancaran pengobatan mereka.

“Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106 ribu yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastropik. Nah sekarang ini sudah langsung otomatis reaktivasinya,” jelas Mensos.

Bagi masyarakat umum yang merasa terdampak oleh penonaktifan ini namun masih sangat membutuhkan layanan kesehatan, Gus Ipul memastikan ada mekanisme reaktivasi cepat. 

Warga dapat mengajukan kembali status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar hak kesehatan mereka tetap terlindungi. (ant/dpi)