Kasus Bunuh Diri Anak Disorot, DPR RI Minta Perkuat Deteksi Dini Kesehatan Mental di Sekolah dan Keluarga

Jakarta, tvOnnews.com - Dua kasus anak bunuh diri sangat menyita perhatian public belakangan ini.

Pertama, kasus anak SD gantung diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kedua, bocah SD akhiri hidup di Demak usai dimaki oleh sang ibu.

Menangapi kasus bunuh diri pada anak, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini kesehatan mental anak di sekolah dan keluarga, sebagai salah satu langkah mencegah kasus bunuh diri pada anak.

“Reorientasi kebijakan perlindungan anak menuju pendekatan preventif, bukan reaktif. Selama ini, negara cenderung bertindak setelah tragedi terjadi. Padahal, perlindungan anak yang sejati adalah kemampuan negara untuk mengidentifikasi risiko sebelum menjadi krisis,” kata dia dikutip di Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, peristiwa bunuh diri yang menimpa anak berusia 12 tahun di Demak, Jawa Tengah menunjukkan bukti jika negara gagal menjamin kesehatan mental generasi muda.

“Peristiwa ini bukan sekadar tragedi keluarga, melainkan alarm moral dan sosial bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem perlindungan anak nasional,” kata dia.

Seorang anak berusia 12 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar ditemukan meninggal dunia di rumahnya, dengan dugaan sementara mengarah pada tindakan bunuh diri tanpa indikasi kekerasan fisik.

Ia mengatakan fenomena bunuh diri pada anak usia di bawah 12 tahun menurut psikologi perkembangan merupakan peristiwa yang kompleks karena pada usia tersebut anak belum memiliki pemahaman yang matang tentang finalitas kematian.

Selain itu, tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh impuls emosional dan lingkungan sosial di sekitarnya.

“Tragedi ini menuntut kita untuk melihat persoalan secara jujur dan struktural. Anak yang seharusnya berada dalam fase tumbuh, belajar, dan merasakan perlindungan penuh, justru berada dalam posisi rentan secara emosional,” kata Selly.

Mantan Bupati Cirebon itu, menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi titik balik memperkuat paradigma perlindungan anak secara menyeluruh.

Menurut dia, negara tidak boleh hanya hadir sebagai pencatat statistik setelah tragedi terjadi, tetapi juga harus hadir secara aktif sebagai sistem perlindungan yang mencegah, mendeteksi, dan menangani kerentanan anak sejak dini.

Ia juga mendorong penguatan kapasitas keluarga sebagai lini pertahanan pertama.

Ia menilai keluarga harus dipandang sebagai institusi sosial yang memerlukan dukungan negara, baik melalui edukasi pengasuhan, literasi kesehatan mental, maupun akses layanan konseling keluarga.

“(Diperlukan pula) Pengawasan terhadap ekosistem digital yang memengaruhi psikologis anak. Paparan konten digital tanpa pendampingan dapat membentuk persepsi yang keliru tentang kematian, penderitaan, dan solusi atas tekanan emosional,” kata dia.

Ia juga menilai tragedi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan anak tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan ekonomi.

Dalam keluarga yang relatif berkecukupan, menurut Selly, kerentanan emosional tetap dapat terjadi.

Dengan demikian, ia mengingatkan bahwa kesejahteraan anak harus dipahami secara utuh meliputi kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial, bukan semata kesejahteraan material. (ant)