KPK Dalami Skema Dugaan Jual Beli Jabatan di Pati, Aliran Dana dan Mekanisme Rekrutmen Jadi Fokus Penyidikan

Jakarta, tvOnenews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati yang menjerat Sudewo sebagai tersangka.

Hingga kini, penyidik belum membuka peluang adanya tersangka baru karena proses pemeriksaan saksi masih berlangsung intensif. KPK menegaskan bahwa pengumpulan keterangan dan penelusuran dokumen menjadi langkah utama untuk memetakan secara utuh konstruksi perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan praktik pemerasan, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan pengisian jabatan perangkat desa yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

“Penyidik mendalami mekanisme pengisian jabatan, mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan formasi, hingga tahapan seleksi dan pengangkatan perangkat desa,” ujar Budi, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan sistematis dalam tata kelola pemerintahan desa yang berujung pada praktik jual beli jabatan.

Telusuri Perencanaan hingga Penggajian

Dalam penyidikan, KPK juga mengurai aspek administratif yang selama ini dianggap prosedural, seperti perencanaan kebutuhan perangkat desa serta skema penggajian setelah jabatan diisi. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kebijakan administratif dengan dugaan aliran dana ilegal.

KPK menilai, dugaan korupsi tidak selalu terjadi pada tahap akhir pengangkatan jabatan, melainkan bisa bermula sejak proses perencanaan formasi. Karena itu, seluruh rantai kebijakan diperiksa secara menyeluruh guna menemukan titik pelanggaran hukum.

Pendalaman tersebut sekaligus menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai sejauh mana praktik tersebut terstruktur dan melibatkan pihak lain.

Pemeriksaan Saksi dan Penelusuran Aliran Uang

Selain memeriksa pejabat pemerintahan desa, KPK juga memanggil pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana. Salah satunya Direktur Bisnis KSPPS Artha Bahana Syariah, Muhamad Ichsan Azhari, yang telah dimintai keterangan untuk mendalami arus keluar-masuk uang yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Pemeriksaan terhadap pihak koperasi dilakukan guna memastikan apakah terdapat transaksi yang berhubungan langsung dengan tersangka maupun pihak lain yang terlibat dalam pengisian jabatan perangkat desa.