- Kemendagri
Dirjen Dukcapil Tunjuk Banyumas dan Depok Jadi Role Model IKD, Perlinsos Makin Tepat Sasaran
Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerima kunjungan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas, Agus Sriyono, bersama Sekretaris Dinas Dukcapil Banyumas, Tulus Widodo, serta Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok, Mary Liziawati.
Pertemuan digelar di ruang rapat Dirjen Dukcapil, Gedung A Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Audiensi tersebut menjadi ajang perkenalan bagi dua kepala dinas yang baru dilantik di Disdukcapil Banyumas dan Disdukcapil Kota Depok.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, didampingi Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar, Kasubdit Keamanan Informasi Kependudukan Mensuseno, serta Perencana Ahli Madya Direktorat IDKN Adel Trilius bersama jajaran staf.
Selain silaturahmi, pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis. Fokus utamanya adalah percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Banyumas dan Depok, serta penguatan integrasi data kependudukan untuk menunjang layanan publik digital yang inklusif dan transparan.
Dalam forum tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mendorong Kabupaten Banyumas dan Kota Depok menjadi daerah percontohan baru dalam program prioritas digitalisasi Perlinsos.
"Kabupaten Banyumas dan Kota Depok kami dorong menjadi salah satu daerah piloting baru dalam percepatan implementasi IKD untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang Perlindungan Sosial," kata Dirjen Teguh.
Ia menambahkan, penguatan IKD akan memperkokoh integrasi data kependudukan sehingga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
"Kami berharap Banyumas dan Depok dapat menyusul sukses Kabupaten Banyuwangi serta mampu menunjukkan komitmen serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat transformasi layanan kependudukan digital. Dukcapil pusat akan mendampingi penuh agar pelaksanaan program ini berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Dirjen Teguh Setyabudi.
Kadis Dukcapil Banyumas Agus Sriyono menyatakan kesiapan pihaknya mendukung percepatan digitalisasi Perlinsos di daerahnya.
"Banyumas siap menjadi daerah piloting untuk program nasional digitalisasi perlindungan sosial. Kami telah menyiapkan strategi percepatan aktivasi IKD agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan. Dengan dukungan penuh dari Dukcapil pusat, kami optimistis target aktivasi ratusan ribu penduduk dapat tercapai tahun ini," kata Kadis Agus Sriyono.
Komitmen serupa disampaikan Kadis Dukcapil Kota Depok Mary Liziawati. "Kami di Depok berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang perlindungan sosial melalui digitalisasi layanan kependudukan. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan Dukcapil pusat agar integrasi data berjalan optimal. Dengan IKD, masyarakat Depok akan merasakan kemudahan layanan sekaligus jaminan keamanan data pribadi," kata Kadis Mary Liziawati.
Ia juga menegaskan keseriusan Depok dalam menyelaraskan program digitalisasi layanan administrasi kependudukan. “Depok terus berkoordinasi dengan Dukcapil pusat untuk memastikan layanan adminduk berbasis digital berjalan optimal. Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan layanan tanpa harus bergantung pada dokumen fisik,” ungkapnya.
Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga mutu layanan dan validitas data. “PIAK memastikan sistem pusat selalu siap mendukung daerah. Namun, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada komitmen daerah untuk menjaga kualitas data dan mempercepat aktivasi IKD. Banyumas dan Depok kami harapkan menjadi role model bagi daerah lain,” tegasnya.
Kasubdit Keamanan Informasi Kependudukan Direktorat IDKN, Mensuseno, mengingatkan bahwa inovasi digital harus dibarengi penguatan perlindungan data pribadi. “Setiap inovasi digital harus diiringi dengan perlindungan data pribadi. Validasi melalui IKD menjadi kunci agar layanan publik tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan tepercaya,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Dukcapil pusat akan meningkatkan koordinasi sekaligus memberikan pendampingan intensif dalam percepatan aktivasi IKD di kedua daerah tersebut. Banyumas dan Depok diharapkan mampu menjadi contoh integrasi layanan kependudukan digital lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga perbankan.
Audiensi ini menandai langkah strategis dalam mempercepat transformasi layanan kependudukan menuju ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (rpi)