Satu Tahun Pramono-Rano, DPRD DKI Jakarta Sebut Masih Banyak PR

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menanggapi terkait satu tahun pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pramono Anung dan Rano Karno.

Yuke mengapresiasi pencapaian selama satu tahun masa jabatan Pramono dan Rano.

Kendati demikian, dia menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) terkait persoalan di Jakarta yang harus dikerjakan, terutama mengenai kesenjangan kemiskinan.

“Ke depan masih banyak PR, terutama soal kesenjangan kemiskinan yang masih cukup tinggi,” ujar Yuke, Minggu (22/2/2026).

Dia mengatakan, persoalan tersebut menjadi tantangan terutama dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Ini menjadi tantangan bersama, apalagi di tengah keterbatasan fiskal,” jelas Yuke.

Di sisi lain, pihaknya memastikan bahwa penerapan alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk mengatasi kemacetan, banjir, dan kemiskinan.

“Kami akan memastikan anggaran digunakan seefektif mungkin untuk menjawab kebutuhan warga Jakarta,” kata Yuke.

Sebelumnya, Pramono dan Rano mengakui bahwa masalah klasik Jakarta masih jauh dari selesai. 

Hal itu disampaikan dalam acara Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah di Taman Ayodia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026)

Memasuki tahun kedua, Pemprov DKI menggeser fokus ke persoalan struktural kota yaitu banjir, kemacetan, dan kemiskinan.

Pemerintah mulai menggarap normalisasi sungai, termasuk pembebasan lahan di sejumlah titik sepanjang Sungai Ciliwung.

Rano menegaskan keberhasilan pengendalian banjir sangat bergantung pada dukungan masyarakat yang terdampak relokasi.

“Kalau kita enggak bisa kerja sama, sulit bagi kita menyelesaikan masalah banjir di Jakarta,” katanya.

Di sektor transportasi, Pemprov menyiapkan perluasan layanan angkutan umum dengan menambah armada serta memperluas jaringan rute. 

Sementara, penanganan kemiskinan tetap ditempuh melalui kebijakan bantuan sosial. Pemerintah memastikan program subsidi dipertahankan, termasuk kebijakan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat tertentu yang sepenuhnya dibiayai APBD. (saa/dpi)