BGN Bongkar Dugaan Mark Up Bahan Baku MBG, Mitra Nakal Terancam Disuspend

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mendapat banyak laporan tentang para mitra yang sering mark-up bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Hal tersebut disampaikan Nanik dalam dalam Rapat Koordinasi dengan para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Wilayah Solo Raya. Rapat Koordinasi itu dihadiri 933 orang pengelola dapur MBG yang terdiri dari para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi, se-Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar. 

Ia mengingatkan para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, maupun Pengawas Gizi, agar tidak pernah mau berkompromi dengan Mitra SPPG dalam praktek curang yang mencemari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

“Ingat! Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi malah bekerjasama dengan Mitra SPPG yang mark-up harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu, di Solo, dikutip Kamis, 26 Februari 2026.

Nanik mengaku banyak kepala SPPG melaporkan tentang Mitra yang sering mark-up harga di atas HET, dan memaksa mereka menerima bahan baku berkualitas buruk. Mendengar laporan itu, Nanik langsung memerintahkan Koordinator Wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar untuk mendata semuanya.

“Anda keliling, cek langsung ke SPPG-SPPG, di SPPG mana saja yang terjadi markup ini,” ujarnya.

Nanik kembali mengingatkan bahwa kepala SPPG harus bertanggungjawab jika Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan mark-up bahan pangan dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam laporan keuangan SPPG.

“Mitra bisa ongkang-ongkang, tapi anda yang harus berhadapan dengan hukum,” kata Nanik.

Maka itu, tidak hanya mengingatkan para pengelola dapur MBG saja, Nanik bahkan mengancam para Mitra nakal yang telah mark-up harga bahan pangan di atas HET, dan kemudian memaksa Kepala SPPG untuk menerima bahan baku pangan dari satu dua supplier yang mereka tunjuk, apalagi dengan kualitas buruk.