Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Disorot, Bima Arya Sentil Gubernur Kaltim: Anggaran Harus Masuk Akal

Menurut Sri Wahyuni, kendaraan dinas tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas kerja gubernur, mengingat karakteristik geografis Kalimantan Timur yang dikenal memiliki medan berat dan wilayah yang luas. Mobil dinas, kata dia, harus mampu menjangkau daerah pelosok yang sulit diakses kendaraan biasa.

“Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung permasalahan di lapangan. Untuk menjangkau wilayah dengan medan ekstrem, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.

Penjelasan tersebut juga diamini oleh Rudy Mas’ud. Ia menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas dilakukan sesuai aturan dan dimaksudkan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi strategis nasional. Namun, pernyataan ini justru menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai alasan tersebut belum cukup kuat untuk membenarkan nilai anggaran yang fantastis.

Bima Arya sendiri tidak secara langsung menyoal alasan geografis yang disampaikan Pemprov Kaltim. Namun, ia menekankan bahwa tantangan medan dan luas wilayah tidak serta-merta menjadi pembenaran untuk pengeluaran anggaran yang berlebihan. Menurutnya, pemerintah daerah tetap harus mencari solusi yang proporsional antara kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan daerah.

Peringatan dari Wamendagri ini juga mencerminkan sikap pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola anggaran yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di tengah kebutuhan dasar warga yang masih harus dipenuhi, belanja daerah untuk fasilitas pejabat kerap menjadi sorotan publik dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bima Arya mengingatkan bahwa kepala daerah adalah figur yang harus memberi contoh dalam pengelolaan anggaran. Setiap kebijakan, termasuk pengadaan mobil dinas, akan dinilai publik sebagai cerminan empati dan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya.

“Anggaran daerah itu uang rakyat. Maka setiap keputusan belanja harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif,” ujar Bima Arya dalam kesempatan terpisah.

Kasus mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur ini pun menjadi pengingat bagi kepala daerah lain agar lebih berhati-hati dalam menyusun belanja APBD. Pemerintah pusat berharap polemik serupa tidak terulang dan setiap daerah mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan simbolik jabatan.