BoP Terancam Gagal, Prabowo Siap Evaluasi Keanggotaan Imbas Serangan AS-Israel ke Iran

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto disebut siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menyusul eskalasi konflik setelah serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu.

Sinyal tegas itu mengemuka dalam pertemuan tertutup selama empat jam di Istana Merdeka, Selasa (3/3/2026), yang dihadiri para presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, hingga jajaran Kabinet Merah Putih.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan, evaluasi menjadi opsi realistis di tengah perkembangan terbaru.

“Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata Hassan usai pertemuan, Selasa malam.

Menurutnya, serangan yang dilakukan dua negara anggota BoP justru berpotensi menggerus legitimasi dan mandat lembaga tersebut. Padahal, BoP dibentuk untuk menciptakan perdamaian, melancarkan gencatan senjata (ceasefire), memudahkan akses bantuan kemanusiaan, serta menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucap dia.

Dampaknya tak hanya pada posisi politik Indonesia, tetapi juga pada komitmen konkret, termasuk rencana pengiriman 8.000 personel yang tergabung dalam ISF ke Palestina. Indonesia selama ini disebut sebagai kontributor terbesar dalam skema tersebut.

“Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi,” ucap Hassan.

Hassan menambahkan, Presiden juga menyoroti menurunnya peluang keberhasilan BoP dalam komunikasi dengan sejumlah kepala negara, termasuk dari kawasan Teluk Persia dan negara-negara OKI.

“Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” jelas Hassan.

Bahkan, opsi keluar dari BoP turut masuk dalam pembahasan jika lembaga tersebut dinilai tidak lagi efektif menjalankan misinya.

“Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” kata Hassan.

Soal pengiriman 8.000 pasukan, keputusan disebut akan sangat bergantung pada penilaian akhir terhadap efektivitas BoP.

“Beliau bicara (pengiriman pasukan). Tergantung pada BOP-nya dinilai akan efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar, paling besar dalam artian suara kita menentukan kalau ada kontribusi 300 orang ya, itu sangat besar,” kata Hassan.

Evaluasi ini menjadi titik krusial bagi posisi Indonesia di panggung global, apakah tetap bertahan dan mempertaruhkan kontribusi besar, atau menarik diri jika mandat perdamaian dianggap tak lagi sejalan dengan realitas di lapangan. (agr)