- Kolase tvOnenews.com/ Tim tvOne - Cepi Kurnia
Terpopuler News: Segini Biaya Sekolah SMK IDN Bogor yang Izinnya Dicabut Dedi Mulyadi, hingga Bocah SD Disumpah KDM
tvOnenews.com - Kabar mengenai rincian biaya sekolah SMK IDN Bogor yang izin operasionalnya telah dicabut oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Hingga, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta seorang bocah SD bersumpah dihadapan masyarakat.
Kedua informasi tersebut menjadi News terpopuler di tvOnenews.com pada Kamis, (12/3/2026). Simak rangkuman beritanya berikut ini.
- idn.sch.id
Rincian Biaya Sekolah SMK IDN Bogor
Secara resmi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mencabut izin operasional SMK IDN Bogor (Islamic Development Network) melalui SK Gubernur yang diterbitkan pada 19 Januari 2026.
Keputusan pencabutan izin sekolah ini memicu protes dari ratusan wali murid yang merasa masa depan anak-anak mereka terancam.
Khususnya bagi siswa kelas XII yang sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan.
Pencabutan izin ini berawal dari evaluasi menyeluruh terhadap legalitas unit pendidikan di bawah Yayasan IDN.
Terlepas dari polemik tersebut, SMK IDN Bogor dikenal sebagai salah satu sekolah IT Boarding school terbaik yang fokus pada penguasaan teknologi tingkat tinggi.
Sekolah ini mengkombinasikan kurikulum pesantren dengan keahlian industri digital yang sangat spesifik.
Terdapat tiga jurusan utama yang dirancang sesuai kebutuhan industri global, yaitu Designer (DKV), Programmer (RPL), dan Engineer (TKJ).
Simak berita selengkapnya: Rincian Biaya Sekolah di SMK IDN Bogor yang Izinnya Dicabut oleh Dedi Mulyadi, Orangtua Harus Rogoh Kocek Puluhan Juta!
- Tim tvOne - Sri Cahyani Putri
Rismon Sianipar Minta Maaf Pada Jokowi
Seorang ahli digital forensik, Rismon Sianipar yang menjadi salah satu tersangka kasus ijazah palsu Jokowi membuat pernyataan mengejutkan.
Sebelumnya, ia sempat menyebutkan dokumen tersebut palsu, kini ia meralat dengan menyatakan ijazah Jokowi justru terbukti asli.
Pernyataan ini disampaikan setelah dirinya melakukan penelitian ulang selama kurang lebih dua bulan terakhir terhadap dokumen yang menjadi perdebatan publik itu.