Orang Tua Siswa Ungkap Kejanggalan Pencabutan Izin SMK IDN Bogor, Pertanyakan Proses Keputusan yang Dinilai Mendadak

Jakarta, tvOnenews.com - Keputusan pembatalan izin operasional SMK IDN di Bogor, Jawa Barat, memicu kekhawatiran besar di kalangan orang tua siswa. Selain memikirkan nasib pendidikan anak-anak mereka, para orang tua juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan yang berujung pada pencabutan izin sekolah tersebut.

Melalui komite orang tua siswa, berbagai pertanyaan muncul terkait mekanisme, waktu penyampaian keputusan, hingga proses komunikasi yang dinilai tidak transparan.

Ketua Komite SMK IDN, Eko, menyampaikan bahwa lebih dari 500 siswa kini terdampak langsung akibat keputusan tersebut. Para orang tua berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih terbuka serta mempertimbangkan kembali dampak besar yang ditimbulkan.

Orang Tua Soroti Waktu Penyampaian Keputusan

Salah satu hal yang dipertanyakan oleh orang tua siswa adalah waktu penyampaian keputusan pembatalan izin operasional sekolah.

Berdasarkan informasi yang diterima komite, keputusan gubernur mengenai pencabutan izin SMK IDN disebut telah ditandatangani pada 19 Januari 2026.

Namun keputusan tersebut baru disampaikan kepada pihak sekolah pada awal Maret 2026.

Menurut orang tua siswa, rentang waktu tersebut menimbulkan pertanyaan karena sekolah dinilai tidak memiliki kesempatan cukup untuk memberikan klarifikasi ataupun menyampaikan sanggahan sebelum keputusan itu berlaku.

“Informasi yang kami terima menyebutkan keputusan sudah ditandatangani pada Januari, tetapi pemberitahuannya baru diterima pada Maret,” ungkap perwakilan komite orang tua.

Situasi ini membuat pihak sekolah dinilai memiliki waktu yang sangat terbatas untuk merespons kebijakan tersebut.

Pertemuan Februari Dinilai Membingungkan

Orang tua siswa juga menyoroti pertemuan yang berlangsung pada 5 Februari 2026 bersama Cabang Dinas Pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan yang disampaikan masih menggunakan asumsi bahwa keputusan gubernur “akan diterbitkan”.

Padahal, menurut informasi yang kemudian beredar, keputusan tersebut disebut telah ditandatangani sebelumnya pada 19 Januari 2026.

Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua karena materi pertemuan dinilai masih menggunakan skenario kemungkinan.

Selain itu, bahasa dalam surat undangan rapat juga dinilai kurang jelas.

Orang tua menilai seharusnya surat resmi dari lembaga pemerintahan menggunakan redaksi yang tegas dan tidak menimbulkan kesan spekulatif.

Akses DAPODIK Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan

Kejanggalan lain yang dirasakan oleh orang tua siswa berkaitan dengan penonaktifan akses sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK.

Menurut komite orang tua, akses DAPODIK sekolah diketahui telah dinonaktifkan sejak 28 November 2025.

Namun langkah tersebut disebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah maupun komite orang tua.

Penonaktifan sistem ini sempat menimbulkan kekhawatiran karena bertepatan dengan proses penting bagi siswa kelas XII, termasuk pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Setelah dilakukan komunikasi lebih lanjut, akses DAPODIK akhirnya kembali dibuka sehingga siswa dapat melanjutkan proses pendaftaran.

Waktu Keputusan Dinilai Tidak Tepat

Selain proses administrasi, orang tua juga menyoroti waktu penyampaian keputusan pencabutan izin sekolah.

Keputusan tersebut disampaikan pada periode yang dianggap sangat sensitif dalam kalender pendidikan.

Beberapa momen penting yang sedang berlangsung saat keputusan diumumkan antara lain:

• Masa ujian siswa kelas XII

• Proses seleksi masuk perguruan tinggi

• Bulan Ramadhan yang mendekati libur panjang Idul Fitri

• Persiapan ujian semester bagi siswa kelas X dan XI

• Persiapan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk siswa kelas XI

Kondisi tersebut membuat proses belajar mengajar di sekolah terganggu.

Para orang tua menilai waktu pengumuman keputusan tersebut memberikan tekanan besar kepada siswa yang sedang menghadapi tahapan penting dalam pendidikan mereka.

Orang Tua Mengaku Tidak Dilibatkan

Kejanggalan lain yang dirasakan oleh para orang tua adalah minimnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagian besar orang tua menyatakan belum pernah dimintai keterangan atau diajak berdiskusi sebelum keputusan pembatalan izin operasional sekolah ditetapkan.

Padahal keputusan tersebut berdampak langsung terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Hal ini menimbulkan rasa kecewa sekaligus kekhawatiran di kalangan orang tua siswa.

Dampak Besar bagi Siswa dan Sekolah

Pembatalan izin operasional SMK IDN disebut membawa dampak serius bagi lebih dari 500 siswa yang saat ini masih menjalani proses pendidikan di sekolah tersebut.

Beberapa dampak yang dirasakan antara lain:

• Tekanan psikologis pada siswa akibat ketidakpastian masa depan pendidikan

• Terganggunya kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan

• Menurunnya konsentrasi guru dalam menjalankan proses pendidikan

• Kekhawatiran orang tua terkait kelanjutan sekolah anak-anak mereka

• Potensi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga pendidik dan staf sekolah

Sebagian guru bahkan disebut telah memilih mengundurkan diri akibat ketidakpastian yang terjadi.

Para orang tua kini berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini.

Mereka berharap ada solusi yang dapat menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka agar tidak menjadi korban dari proses administratif yang masih diperdebatkan.