DPR Mulai Efisiensi, Listrik dalam Gedung Padam Pukul 18.00 hingga Lift Dibatasi

Jakarta, tvOnenews.com - Dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran mulai terasa di berbagai negara seluruh dunia. Perang di Timur Tengah itu mengancam energi global, termasuk Indonesia.

Perang tersebut memicu lonjakan harga minyak dan gas dunia, mulai berdampak pada stabilitas energi global, seiring terganggunya pasokan melalui Selat Hormuz pada Maret 2026.

Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan instruksi kepada seluruh kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengeluarkan Surat Edaran berisi efisiensi terhadap operasional penggunaan sejumlah fasilitas di lingkungan kompleks parlemen.

Dalam surat edaran tersebut, fasilitas operasional mulai dari penggunaan listrik, telepon, air, BBM hingga jamuan rapat terkena efisiensi. Adapun instruksi yang diterbitkan pada 27 Maret 2026 dan ditujukan untuk para pimpinan tinggi di lingkungan kesekretariatan dan pimpinan DPR.

"Menindaklanjuti arahan Presiden dan Pimpinan DPR RI untuk melakukan efisiensi di lingkungan kementerian dan lembaga maka Sekretariat Jenderal DPR RI mengeluarkan kebijakan untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran," demikian isi dari Edaran tersebut, dikutip Senin, 30 Maret 2026.

Berikut isi lengkap Edaran tersebut: 

1. Pengaturan operasional gedung dan kawasan DPR RI:

- Penggunaan listrik di lingkungan kantor dengan mematikan aliran listrik apabila sudah selesai digunakan maksimal sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

- Operasional pendingin ruangan (Air Conditioner/AC) mulai pukul 07.00 - 18.00 waktu setempat.

- Lift dan eskalator akan dinyalakan mulai pukul 07.00 - 18.00 waktu setempat. Setelah pukul 18.00, akan dilakukan efisiensi penggunaan/operasional lift hingga 70 persen.

- Penggunaan telepon dan air disesuaikan dengan kebutuhan.

- Jam operasional sarana olah raga yang berdampak pada penggunaan listrik maksimal sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

2. Pengaturan Kendaraan Operasional dan BBM:

- Penghematan BBM kendaraan dinas operasional Pejabat Tinggi Madya, Pejabat

- Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

- Kendaraan operasional pegawai disesuaikan dengan jadwal ditetapkannya WFH/WFA.

3. Pengaturan kegiatan dukungan rapat di Kesekretariatan DPR RI:

- Rapat yang bersifat internal di masing-masing Eselon I hanya menyediakan jamuan rapat berupa makan besar.

- Rapat yang dilaksanakan secara daring (online), tidak dapat diberikan jamuan rapat.

4. Pegawai dihimbau agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.

VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham