ORI Desak Kemnaker Pastikan THR Lunas Sebelum 2 April, Soroti Banyak Pelanggaran di Daerah

Pada 2026, jumlah pengaduan baru melonjak menjadi 1.461 kasus.

Jika tidak segera ditangani, kasus-kasus ini berpotensi menjadi “utang” penyelesaian di tahun berikutnya.

Pelanggaran yang ditemukan antara lain:

• Penundaan pembayaran THR

• Pembayaran secara dicicil

• Tidak diterbitkannya nota pemeriksaan bagi perusahaan pelanggar

ORI Minta Pembenahan Menyeluruh

Melihat kompleksitas masalah tersebut, Ombudsman meminta langkah pembenahan menyeluruh dari pemerintah, meliputi:

• Penguatan regulasi dan larangan pembayaran THR secara dicicil

• Harmonisasi penegakan sanksi lintas kementerian

• Optimalisasi sistem posko THR terintegrasi

• Peningkatan anggaran pengawasan ketenagakerjaan

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keadilan bagi pekerja sekaligus mendorong praktik bisnis yang sehat.

Hak Pekerja Harus Dijamin

Ombudsman menegaskan bahwa pembayaran THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

Karena itu, pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar tidak ada lagi pelanggaran berulang setiap tahunnya. (nsp)