Lagi Sidak Sekolah, KDM Murka Curiga Adanya Dugaan Laporan Palsu Program Kerja BYD dan VinFast: Bohong Semua!

Sejumlah siswa kelas XII kompak mengaku belum mendapat laporan tersebut. KDM kembali bertanya terkait tindakan nyata mereka mengikuti proses rekrutmen di VinFast.

"Belum," ucap para siswa kelas XII SMKN 2 Subang.

KDM langsung terkejut mendengar jawabannya. Gubernur Jabar itu juga kaget pihak sekolah mengaku para siswa kelas XII belum didaftarkan mengikuti proyek tersebut.

Alasan pihak sekolah belum mendaftarkan nama mereka karena belum memiliki ijazah. Akan tetapi, KDM membantah pembelaan tersebut lantaran para siswa kelas XII sudah diberi akses pendaftaran proyek tersebut.

Dalam hal ini, KDM mencurigai klaim laporan program kerja ini. Ia hanya mendengar proyek terjun ke pabrik mobil listrik BYD dan VinFast Subang dianggap sudah berjalan.

Menurut KDM, sistem laporan ini hanya dinilai sebagai "Asal Bapak Senang (ABS)". Sontak, ia emosi lantaran fakta di lapangan menunjukkan para siswa kelas XII belum mengetahui proyek itu.

"Cara ngomongnya tidak meyakinkan. Berarti, dari mulai Dinas Provinsi sampai ini bohong semua!," kesal KDM.

Di hadapan pihak sekolah, mantan Bupati Purwakarta ini mendesak Kadisdik Jabar langsung turun tangan dan meninjau kejelasan proyek ini. Ia meminta agar Disdik tidak sekadar menerima laporan di balik meja.

Dari pengakuan siswa di lokasi, ia mencium fungsi kontrol di Kantor Cabang Dinas (KCD) dan UPTD tidak beres. Ia menduga ada pembiaran terhadap kondisi lingkungan dan produktivitas sekolah.

"Saya telepon Kepala Dinas Pendidikan! Siapapun yang kerja nggak benar, kamu turun sebagai Kepala Dinas ke sekolah. Coba cek, banyak sekolah berantakan, UPTD tidak berfungsi, sistem rekrutmen kerja online belum berjalan!," terangnya dengan nada tinggi saat telepon Kadisdik Jabar.

Dedi Mulyadi Kasih Deadline

Dalam kondisi yang geram, Dedi Mulyadi memberikan tenggat waktu kepada Kadisdik Jabar. Ia meminta Disdik melakukan pembenahan terhadap sekolah di Jabar selama satu minggu.

Mantan anggota DPR ini mendesak agar Disdik Jabar minimal evaluasi dari segi aspek kebersihan, manajemen kurikulum produktif hingga validasi data persiapan kerja untuk siswa.

"Beresin seminggu ini! Saya nggak mau kinerja di Provinsi Jawa Barat carut-marut. Bilang ke semua kepala sekolahnya, saya kasih waktu satu minggu buat beresin semuanya!," perintah dia.