LPG 3 Kg Dijual Bebas, DPR Bongkar Fakta 69% Subsidi Dinikmati Orang Mampu

Dalam kondisi harga energi global yang fluktuatif, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin besar. Jika distribusi subsidi tidak diperbaiki, pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran besar tanpa hasil yang optimal.

DPR Dorong Reformasi Skema Subsidi

Melihat kondisi tersebut, DPR mendorong pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan subsidi LPG. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengubah sistem distribusi menjadi lebih tertutup dan berbasis data.

Artinya, tidak semua orang bisa lagi membeli LPG 3 kg secara bebas. Hanya masyarakat yang terdaftar dan memenuhi kriteria tertentu yang berhak mendapatkan subsidi.

Usulan Sistem Biometrik untuk Penyaluran LPG

Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penggunaan teknologi biometrik dalam penyaluran LPG subsidi. Sistem ini dinilai dapat memastikan bahwa hanya penerima yang berhak yang bisa mengakses LPG 3 kg.

“Penerima manfaat dapat menggunakan biometrik,” tegas Said.

Dengan sistem ini, identitas penerima akan terverifikasi secara digital, sehingga potensi penyalahgunaan dapat ditekan. Selain itu, data penerima juga bisa diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi.

Reformasi Subsidi Dinilai Mendesak

Di tengah tekanan global dan ketidakpastian harga energi, reformasi subsidi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. DPR menilai perubahan kebijakan harus segera dilakukan agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Tanpa langkah tegas, praktik LPG 3 kg dijual bebas akan terus berlangsung dan menyebabkan kebocoran anggaran dalam skala besar.

“Reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai,” pungkas Said. (rpi/nsp)