Polemik Anggaran BGN, Mahasiswa Nilai Belanja Motor Tak Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak menjadi perbincangan hangat setelah video yang memperlihatkan ribuan motor listrik berlogo BGN viral di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak deretan motor listrik dalam jumlah besar tersimpan di sebuah lokasi, memicu spekulasi publik terkait skala pengadaan dan penggunaan anggaran negara.

Isu ini semakin ramai setelah muncul narasi yang menyebut jumlah motor mencapai puluhan ribu unit, sehingga menimbulkan pertanyaan soal urgensi dan efisiensi program pemerintah.

BGN Klarifikasi: Bukan 70 Ribu, Hanya 21 Ribu Unit

Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi bahwa jumlah motor listrik yang dipesan tidak sebesar yang beredar di publik.

Menurutnya, total pengadaan motor listrik BGN mencapai sekitar 21.000 unit, bukan 70.000 unit seperti yang ramai disebut di media sosial.

Motor listrik tersebut direncanakan sebagai kendaraan operasional bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Motor BGN untuk Operasional SPPG, Belum Didistribusikan

BGN menjelaskan bahwa motor listrik ini akan digunakan untuk mendukung distribusi dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun hingga saat ini, ribuan motor listrik BGN tersebut belum didistribusikan ke daerah. Seluruh unit masih berada di gudang karena harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Proses ini disebut sebagai tahapan wajib sebelum kendaraan dapat digunakan secara resmi dalam operasional program pemerintah.

Pengadaan Sudah Direncanakan Sejak 2025

BGN juga menegaskan bahwa pengadaan motor listrik ini bukan keputusan mendadak. Program tersebut telah dirancang sejak akhir 2025 melalui mekanisme resmi pemerintah.

Pembelian dilakukan secara bertahap sesuai regulasi yang berlaku, termasuk skema pembiayaan yang diatur dalam kebijakan keuangan negara.

Meski demikian, viralnya video motor BGN ini tetap memicu perdebatan publik mengenai prioritas penggunaan anggaran.

Viral Tambah Panjang Daftar Sorotan terhadap BGN

Isu motor listrik bukan satu-satunya yang menyeret nama BGN ke ruang publik. Sebelumnya, sempat viral pula video aksi tidak pantas di dapur program MBG yang berujung pada penutupan sementara fasilitas tersebut.

Di sisi lain, BGN juga sempat mendorong kampanye positif dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang membuat konten terkait program MBG.

Namun, kemunculan video motor listrik BGN dalam jumlah besar membuat sorotan publik kembali menguat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Mahasiswa Kritik Pengadaan Motor BGN

Sorotan tajam datang dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis). Mereka menilai kebijakan pengadaan motor listrik BGN tidak tepat sasaran.

Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PP Hima Persis, Musthafa Bayyin, menyebut kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya sensitivitas sosial pemerintah.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, pembelian kendaraan operasional dalam jumlah besar bukanlah prioritas utama.

Dinilai Tidak Mendesak, Anggaran Dipertanyakan

Mahasiswa mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik BGN, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan riil masyarakat saat ini.

Berdasarkan data yang beredar, pengadaan mencakup puluhan ribu unit motor listrik dengan harga mencapai puluhan juta rupiah per unit.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif jika tidak disertai penjelasan transparan kepada publik.

Desakan Audit dan Transparansi Menguat

Hima Persis mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan motor BGN tersebut.

Mereka meminta pemerintah membuka secara transparan dasar perencanaan, alokasi anggaran, serta urgensi penggunaan motor listrik dalam program SPPG.

Desakan ini muncul di tengah upaya berbagai lembaga negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran.

Publik Diminta Ikut Kawal Kebijakan

Selain mendorong audit, mahasiswa juga mengajak masyarakat sipil untuk ikut mengawasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Mereka menilai pengawasan bersama penting agar kebijakan tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat luas.

Viralnya motor listrik BGN kini tidak hanya menjadi isu visual di media sosial, tetapi juga berkembang menjadi diskursus serius soal prioritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. (nsp)