Cak Imin Kritik Wacana ‘War Tiket’ Haji: Jangan Sampai Harapan Jemaah Pupus

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengkritik wacana penerapan sistem “war ticket” atau berburu tiket untuk keberangkatan ibadah haji ke tanah suci.

Muhaimin menilai skema tersebut berpotensi mengganggu sistem antrean yang sudah berjalan lama.

Menurutnya, efektivitas kebijakan itu masih sangat diragukan, apalagi menyangkut nasib calon jemaah yang telah bertahun-tahun menunggu giliran berangkat.

"Saya belum melihat itu efektif ya, karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantre. Jangan sampai masa tunggu yang panjang itu kemudian putus, pupus harapan," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan baru tidak merugikan jemaah yang sudah hampir mendekati jadwal keberangkatan.

Ia menyoroti kondisi mereka yang tinggal menunggu beberapa tahun lagi.

"Ya saya kira masih ya yang sudah terlanjur ngantre tinggal 5 tahun, kasihan. Apalagi yang sudah ngantre tinggal 2 tahun nasibnya gimana?" lanjutnya.

Muhaimin juga menilai wacana tersebut masih terlalu jauh untuk direalisasikan. Ia menyebut ide “war ticket” belum mendesak dan masih sebatas gagasan awal.

"Nah itu itu masih wacana itu masih jauhlah, masih panjang. Bisa saja tapi one day setelah proses- itu sekadar wacana gitu," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) tengah mengkaji terobosan radikal untuk mengatasi persoalan antrean haji yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Salah satu wacana yang muncul adalah menerapkan mekanisme "War Tiket" atau sistem pendaftaran langsung tanpa antrean panjang, layaknya proses pemberangkatan haji di masa lalu.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa ide ini berangkat dari pemikiran progresif di internal Kementerian, termasuk dari Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Tujuannya adalah mencari solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.

"Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten pada Rabu (8/4/2026).

Dalam skema "War Tiket" ini, pemerintah nantinya akan mengumumkan biaya haji tahun berjalan dan membuka pendaftaran pada tanggal tertentu.

Siapa pun yang siap secara finansial dan fisik bisa langsung mendaftar dan berangkat di tahun yang sama.

"Semacam war tiket. Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana, tentu sah-sah saja untuk dipikirkan," tambahnya.

Wacana ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto yang ingin merevolusi penyelenggaraan haji di era Kabinet Merah Putih.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026), Presiden menegaskan komitmennya untuk meringkas masa tunggu haji yang selama ini menjadi tantangan berat bagi umat Islam di Indonesia.

Presiden Prabowo menyampaikan kabar baik bahwa upaya pemerintah mulai membuahkan hasil. Antrean haji yang sempat membengkak hingga 48 tahun di beberapa wilayah, kini mulai ditekan. (rpi/rpi)