Pramono Anung Sentil Skandal Foto AI di JAKI, Peringatkan Pasukan Kuning Jangan Manipulasi Laporan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti polemik laporan warga yang dijawab menggunakan foto hasil manipulasi artificial intelligence (AI) dalam aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Pernyataan tegas itu disampaikan langsung di hadapan Pasukan Kuning Dinas Bina Marga dalam agenda silaturahmi dan Halal Bihalal di Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme petugas lapangan, terutama dalam menangani aduan masyarakat yang masuk melalui sistem resmi pemerintah.

Tegaskan SOP, Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak

Di awal sambutannya, Pramono mengingatkan seluruh Pasukan Kuning agar tetap berpegang pada standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia menegaskan, pekerjaan di lapangan tidak boleh bergantung pada viral atau tidaknya suatu laporan di media sosial.

Menurutnya, setiap petugas memiliki tanggung jawab langsung terhadap wilayah kerjanya, tanpa harus menunggu tekanan publik.

“Jangan selalu bekerja karena ada komplain atau karena viral. Saudara bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing,” ujar Pramono.

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pelayanan publik harus berjalan konsisten, bukan reaktif terhadap tren atau tekanan media sosial.

Singgung Kasus Foto AI, Minta Tak Terulang

Dalam arahannya, Pramono secara khusus menyinggung kasus yang sempat mencuat, yakni laporan warga yang dijawab dengan foto hasil rekayasa AI oleh oknum petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Ia mengingatkan Pasukan Kuning agar tidak meniru tindakan tersebut yang dinilai mencederai kepercayaan publik.

“Jangan sampai terulang seperti yang terjadi di pasukan lain kemarin. Karena ketidakmampuan, sampai dimanipulasi. Itu tidak boleh terjadi di sini,” tegasnya.

Kasus manipulasi ini menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta karena menyangkut akurasi laporan dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.

Pemprov Siapkan Langkah Tegas dan Evaluasi Menyeluruh

Sebagai tindak lanjut dari kasus tersebut, Pramono memastikan akan mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah mengumpulkan seluruh petugas PPSU yang terlibat dalam sistem JAKI dalam forum khusus di Balai Kota.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan pembinaan sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan dan respons petugas di lapangan.

“Minggu depan semua PPSU dan yang berkaitan dengan JAKI akan kita kumpulkan dalam Town Hall,” kata Pramono sebelumnya.

Forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem sekaligus menegaskan kembali standar kerja yang harus dipatuhi seluruh petugas.

Ancaman Pemecatan Tanpa Kompromi

Tak hanya sebatas evaluasi, Pramono juga melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi petugas yang terbukti melakukan manipulasi laporan, termasuk penggunaan foto AI yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak kredibilitas pemerintah daerah.

“Saya tegaskan, siapa pun yang melakukan itu lagi, tidak ada maaf. Langsung diberhentikan,” ujarnya.

Pramono juga menegaskan bahwa penindakan akan berlaku tanpa pandang lokasi atau wilayah kerja. Baik di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, maupun wilayah lainnya, aturan akan ditegakkan secara konsisten.

JAKI dan Tantangan Digitalisasi Layanan Publik

Kasus ini menjadi catatan penting dalam implementasi digitalisasi layanan publik di Jakarta. Aplikasi JAKI yang selama ini menjadi andalan warga untuk menyampaikan aduan, kini dihadapkan pada tantangan integritas data dan kejujuran pelaporan.

Penggunaan teknologi seperti AI sejatinya dapat membantu efisiensi, namun jika disalahgunakan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Pemprov DKI Jakarta menilai bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pengawasan ketat.

Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

Polemik ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan pemerintah. Respons yang tidak sesuai fakta dapat menimbulkan kekecewaan dan menurunkan partisipasi warga dalam menyampaikan aduan.

Karena itu, Pramono menegaskan bahwa integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Ia berharap seluruh jajaran, termasuk Pasukan Kuning dan PPSU, dapat mengambil pelajaran dari kasus tersebut dan memperbaiki kinerja ke depan. (saa/nsp)