Menhaj Pastikan Antrean Haji Belasan Tahun Tetap Aman Meski Ada Wacana Sistem Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Moch. Irfan Yusuf, memberikan kepastian terkait isu sistem perebutan atau "war tiket" untuk keberangkatan haji yang sempat memicu kekhawatiran masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa rencana tersebut saat ini barulah sebatas wacana awal dan tidak akan merugikan calon jemaah yang sudah lama masuk dalam daftar tunggu.

“Itu masih wacana. Jadi, jemaah enggak perlu takut lah nanti, ‘Saya sudah antre sepuluh tahun, kok dihanguskan?’ Enggak, enggak. Tidak ada,” ujar Menhaj Irfan saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).

Irfan menjelaskan bahwa usulan mengenai sistem baru ini sebenarnya muncul sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencari solusi atas masalah antrean haji di Indonesia yang dinilai sudah terlalu mengular. Namun, ia menekankan bahwa gagasan ini masih dalam tahap pembicaraan internal.

“Kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini,” jelasnya.

Menhaj menilai, penerapan skema baru semacam ini memerlukan proses diskusi yang mendalam dengan berbagai pihak terkait, mulai dari anggota legislatif di Komisi VIII DPR RI, para pelaku bisnis haji, hingga mendengar masukan dari masyarakat atau jemaah sendiri. 

Irfan memprediksi kebijakan ini tidak akan lahir dalam waktu singkat.

“Banyak hal, banyak stakeholder yang harus kita bicarakan; dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan-dua bulan, ini pasti butuh waktu panjang,” tambahnya.

Meski mendapatkan beragam kritik dari para legislator, Irfan berpendapat bahwa pemerintah tetap harus melakukan kajian terhadap terobosan baru demi menyikapi persoalan antrean. 

Ia juga mengisyaratkan bahwa jika nantinya diterapkan, istilah yang digunakan mungkin bukan "war tiket".

“Cuma mungkin istilahnya bukan war tiket atau apalah istilahnya,” kata Irfan.

Lebih lanjut, ia menjamin bahwa skema apapun yang akan diputuskan nantinya, tidak akan mengganggu atau menghapus status jemaah yang sudah mengantre secara reguler selama ini.

“Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Itu tetap, baik jemaah yang sudah antre lima tahun, sepuluh tahun, 15 tahun, enggak perlu khawatir,” tegasnya.

Selain pembahasan mengenai sistem antrean, Irfan juga memaparkan bahwa pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan untuk menggunakan sisa kuota haji dari negara-negara tetangga.

Namun, hingga saat ini pihak Kerajaan Arab Saudi dilaporkan masih memberikan tanggapan yang tertutup terhadap usulan tersebut.

“Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome (terbuka) dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi,” ujar Menhaj. (ant/dpi)