Jemaah Haji Merasa ‘Diperas’ Biaya Kesehatan, DPR Usul Ada RS Haji di Tiap Embarkasi

Jakarta, tvOnenews.com – Proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji kembali disorot. DPR mengungkap adanya praktik yang memberatkan jemaah, bahkan hingga harus merogoh kocek jutaan rupiah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengaku menemukan langsung keluhan tersebut saat kegiatan manasik haji.

“Saya termasuk orang yang kemarin seperti ditampar pipi kiri-kanan, pada saat saya melakukan manasik kolosal di Kabupaten Cirebon,” ungkap Selly dalam rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah RI, Selasa (14/4/2026).

Ia menceritakan, seorang jemaah bahkan menangis karena harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk memenuhi syarat istitha’ah kesehatan.

“Ada satu jemaah yang dia sampai menangis menyampaikan kepada saya, dan ini mohon sekiranya menjadi bahan evaluasi dari Kemenkes. Dia melakukan istitha'ah kesehatan sampai menghabiskan uang sebesar 10 juta untuk istitha'ah kesehatan, akibat dia dipingpong dan dia termasuk kategori jemaah cadangan,” bebernya.

Menurut Selly, kasus seperti ini bukan hanya terjadi di satu daerah, melainkan berpotensi terjadi secara luas di berbagai kabupaten/kota.

“Yang begini-begini ini mungkin bukan terjadi di satu kabupaten, mungkin bisa terjadi di seluruh kabupaten/kota,” tegasnya.

Ia pun menyinggung bahwa sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah memiliki aturan melalui surat edaran sejak 2023. 

Namun di lapangan, implementasinya dinilai belum berjalan maksimal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Selly mendorong pembentukan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi sebagai solusi jangka panjang.

“Maka untuk itu, saya termasuk orang yang mendukung kepada Kemenkes agar ke depan kenapa dalam kita tidak membuat yang namanya Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi haji dalam rangka ekosistem ekonomi haji? Setiap embarkasi kita dirikan saja itu,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran RS Haji bisa menjadi pusat layanan kesehatan jemaah sekaligus menutup celah praktik yang merugikan.

“Apalagi kalau nanti kita akan dorong yang namanya manasik haji, manasik kesehatan haji setiap tahun. Agar tidak ada lagi upaya oknum-oknum yang namanya tenaga-tenaga medis, labkes-labkes di kabupaten/kota yang mempermainkan calon jemaah haji yang seperti itu,” tegasnya.

Selly menilai, persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah agar tidak terus membebani jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. (rpi/rpi)