Dedi Mulyadi Tegas soal Banjir Bandung: Stop Alih Fungsi Sawah Jadi Perumahan

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan pentingnya langkah tegas dan terstruktur dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Bandung Raya. 

Ia menyoroti salah satu akar masalah utama, yakni alih fungsi lahan sawah yang terus berubah menjadi kawasan permukiman tanpa kendali.

Menurut Dedi, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka siklus banjir tahunan akan sulit diputus. 

Ia menilai, keberadaan lahan sawah selama ini memiliki peran penting sebagai daerah resapan air yang mampu menahan limpahan air saat musim hujan.

Dalam upaya memutus rantai banjir, Dedi menekankan perlunya perubahan kebijakan tata ruang di wilayah Kabupaten Bandung. 

Ia menyebut, langkah ini harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak lagi mengorbankan fungsi lingkungan.

"Satu, tata ruang Kabupaten Bandung diubah. Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi. Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau," ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu (15/4/2026), dikutip dari ANTARA.

Ia juga menambahkan satu poin penting yang tak kalah krusial, yakni menghentikan alih fungsi lahan yang terus terjadi.

"Yang keempat, perubahan lahannya jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," katanya menegaskan.

Dedi menjelaskan, langkah-langkah tersebut tidak bisa dijalankan secara parsial. 

Menurutnya, seluruh upaya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar memberikan dampak jangka panjang.

"Kalau tidak dilakukan, itu tidak bersifat jangka panjang, tidak akan berhasil. Soalnya, berikutnya adalah rumah-rumah di bantaran sungainya harus dialihkan," lanjutnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penataan kawasan bantaran sungai juga menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan banjir. 

Relokasi permukiman di daerah rawan dinilai perlu dilakukan demi mengembalikan fungsi alami sungai sebagai jalur aliran air.

Meski demikian, Dedi tidak secara rinci membahas kelanjutan kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan yang sebelumnya sempat diberlakukan di Jawa Barat, khususnya di kawasan Bandung Raya.