Ancaman Gubernur KDM: Pemda di Jabar Wajib Alokasi 7,5 Persen APBD Buat Infrastruktur Desa jika RAPBD Mau Diteken

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mendesak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) terutama kepala daerah di seluruh wilayah Jabar.

KDM menekankan pemerintah di 27 kabupaten/kota Jabar mengalokasikan 7,5 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini upaya memberikan porsi optimal pada anggaran infrastruktur di 2027.

KDM menjelaskan alasan kebijakan alokasi anggaran sebesar 7,5 persen dari APBD. Tujuannya untuk menciptakan keselarasan dalam upaya pembangunan antara Pemprov dan Pemda di Jabar.

KDM menyampaikan permintaan itu pada forum Musrenbang Jawa Barat dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Provinsi tahun 2027 di Gedung Pakuan Bandung.

"Itu kebijakan kita. Provinsi dan kabupaten/kota kan harus selaras dalam kebijakannya," kata KDM dikutip, Jumat (17/4/2026).

KDM Ingin Visi Pembangunan Pemprov dan Kabupaten/Kota Selaras

KDM menjelaskan, upaya pembangunan dari Pemprov Jabar tidak boleh berjalan sendiri. Konektifitas harus dibangun untuk menciptakan pemerataan di seluruh daerah.

Pria bernama Dedi Mulyadi itu menginginkan adanya kesamaan visi pembangunan di seluruh instansi pemerintah di Jabar. APBD Provinsi harus linear atau selaras dengan APBD Kabupaten/Kota.

Kata dia, 7,5 persen anggaran dari APBD yang dialokasikan bisa mewujudkan pembangunan maupun perbaikan jalan sampai tingkat desa, tidak hanya menyasar pada provinsi.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan, kebijakan ini dibuat tidak sekadar dari keinginan secara individu, termasuk dirinya selaku Gubernur Jabar.

Ia menambahkan, kebijakan ini muncul atas permintaan dari masyarakat. Porsi optimal dalam mengalokasikan untuk anggaran infrastruktur demi memenuhi kebutuhan masyarakat Jabar.

"Kita mengetahui usul-usulan dari masyarakat pada akhirnya kita harus selalu jalan," lanjutnya.

Berapa Lama Target Pembangunan Infrastruktur Jalan Merata ke Desa?

Dedi Mulyadi menyampaikan target utama dari kebijakan tersebut. Ia mengungkap prediksi pencapaian pembangunan akses jalan hingga ke tingkat desa dapat rampung dalam empat tahun ke depan.

KDM menjelaskan, saat ini Pemprov Jabar masih berusaha membangun maupun memperbaiki infrastruktur jalan di tingkat Provinsi. Target ini diharapkan bisa selesai pada 2026.

Namun, ia menginginkan infrastruktur jalan harus sudah merata, setidaknya bisa selesai pada 2029 mendatang.

"Saya tidak ingin ada lagi jalan-jalan di desa yang buruk," tegasnya.

Dedi Mulyadi Singgung Penurunan Anggaran Desa

Gubernur Jabar itu menyampaikan kebijakan ini berkaitan dengan kondisi anggaran desa saat ini. Ia mengakui salah satu faktor menghambat pembangunan desa karena penurunan anggaran daerah.

Kondisi penurunan anggaran desa menjadi salah satu aspek terdampak dari pemotongan transfer keuangan daerah. Akibatnya, anggaran belanja untuk publik terus ditahan daerah.

Ia tidak menginginkan adanya omongan perbandingan anggaran antara Pemprov dan Pemda berbeda. Ia menilai kondisi ini juga dirasakan oleh pemerintah setingkat provinsi.

Namun begitu, kekurangan anggaran desa membuat Pemprov Jabar harus turun tangan. Dedi Mulyadi menyebut persoalan ini harus diatasi demi memenuhi kebutuhan warga desa.

"Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur dari pemerintah," harapnya.

Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar menginginkan warga Desa mempunyai hak yang sama. Mereka harus turut merasakan fasilitas yang layak seperti masyarakat di kota.

Lebih lanjut, KDM menyinggung tentang pajak kendaraan bermotor (PKB). Hasil ini akan menjadi pendapatan asli daerah.

Nantinya, pendapatan ini merupakan bagian 7,5 persen APBD yang dialokasikan untuk masyarakat. Tentu pengembaliannya berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Maka dari itu, ia mendesak 18 bupati dan 9 wali kota menggunakan anggaran belanja daerah sebanyak 7,5 persen. Pengalokasian ini tak lepas demi memenuhi kepentingan tersebut.

"Itu adalah sebuah keharusan," tegasnya.

Ultimatum Lewat RAPBD

Ia kemudian menyoroti rancangan APBD (RAPBD) 2027. Hal ini menyasar pada setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Jabar.

Ia berniat mencermati bagian ini untuk mewujudkan keselarasan visi pembangunan Pemprov dan Pemda. Lagi pula, pengalokasian anggaran ini guna membenahi yang meliputi halte, taman, trotoar, hingga drainase kabupaten/kota.

Ia menegaskan bahwa, RAPBD akan ditandatangani olehnya. Namun persetujuan itu bisa terwujud jika Pemkab/Pemkot mengalokasikan 7,5 persen APBD untuk kebijakan tersebut.

"Itu terkoneksi. Kalau tidak 7,5 persen, maka tidak saya tandatangani rekomendasi RAPBD," ucapnya dengan tegas.

(hap)