Pemerintah Kucurkan Dana Tahap II, Perbaikan Ribuan Rumah Korban Bencana Dikebut

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah kembali menggelontorkan dana stimulan perbaikan rumah rusak tahap II kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera khususnya yang rusak ringan dan sedang.

Penyerahan bantuan dilaksanakan secara hybrid dari Kompleks Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa (21/4/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dengan didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dalam kesempatan yang sama, keduanya turut menyaksikan secara virtual penyaluran bantuan serupa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan di daerah tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto.

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 13 Februari 2026. Penyerahan saat itu dipimpin oleh Menko PMK dari Tapanuli Utara, dengan partisipasi Mendagri di Aceh Tamiang serta Kepala BNPB di Lhokseumawe.

Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menjelaskan, pemerintah sejak awal telah menyiapkan skema bantuan yang disusun berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga, mulai dari ringan, sedang, hingga berat atau hilang.

Ia merinci, bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang disalurkan melalui BNPB masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Adapun untuk kerusakan berat, penanganan dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta dukungan pihak nonpemerintah.

“Prinsip kita adalah ingin memberikan bantuan secepat mungkin, secepat mungkin, kenapa? Supaya yang terdampak betul-betul bisa memperbaiki rumahnya dan juga bersemangat kembali,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah menerapkan sistem pendataan secara bertahap agar bantuan dapat segera disalurkan tanpa menunggu seluruh wilayah terdampak selesai didata. Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah akibat keterlambatan penanganan.

Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum terdata untuk mengajukan bantuan pada tahap berikutnya. Proses tersebut tetap melalui verifikasi ketat agar penyaluran tepat sasaran. “Sehingga kita harapkan semua yang terdampak betul-betul dapat menerima bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.