Target 7 Pekan, Pemerintah Siap Ambil Alih Proyek PSEL Jika Mangkrak

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah pusat mempercepat penyelesaian proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) secara signifikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan proyek strategis ini harus rampung dalam waktu tujuh pekan. Jika target tersebut tidak tercapai, pemerintah pusat siap mengambil alih pengerjaan dari daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari respons cepat terhadap persoalan sampah nasional yang dinilai semakin mendesak dan membutuhkan solusi konkret dalam waktu singkat.

Perintah Langsung Presiden, Target Dipangkas Drastis

Zulhas menyebut percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, proyek PSEL dirancang dalam jangka panjang hingga 11 tahun. Namun dalam praktiknya, capaian proyek dinilai sangat minim.

Dalam kurun waktu tersebut, hanya dua proyek yang berhasil terealisasi. Bahkan, dari jumlah itu, tidak semuanya berjalan optimal. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pola pengembangan proyek.

Target kemudian dipangkas menjadi enam bulan. Namun, Presiden kembali meminta percepatan lebih agresif hingga akhirnya ditetapkan hanya tujuh pekan.

Tiga Wilayah Jadi Prioritas Awal

Sebagai langkah awal, percepatan proyek difokuskan pada tiga wilayah strategis, yakni:

• Kota Bekasi

• Bogor Raya

• Denpasar

Ketiga wilayah ini telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola (BUPP) PSEL.

Adapun mitra yang terlibat dalam proyek ini meliputi:

• Bekasi: PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara

• Bogor Raya: PT Weiming Nusantara Bogor New Energy

• Denpasar Raya: PT Weiming Nusantara Bali New Energy

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi teknologi pengolahan sampah berbasis energi listrik secara lebih terintegrasi.

Ancaman Ambil Alih Jika Proyek Tersendat

Pemerintah tidak hanya menetapkan target ambisius, tetapi juga memberikan peringatan tegas. Zulhas menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan ragu mengambil alih proyek jika dalam tujuh minggu tidak ada progres signifikan.

Instruksi ini juga diikuti dengan permintaan kepada seluruh kepala daerah—gubernur, bupati, hingga wali kota—untuk terlibat langsung dalam pengawasan proyek.

Peran aktif pemerintah daerah dinilai krusial agar proyek tidak kembali mengalami keterlambatan seperti sebelumnya.

Target Nasional: 32 Kawasan Aglomerasi

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 32 kawasan aglomerasi. Proyek ini menjadi bagian dari strategi besar dalam mengatasi persoalan sampah secara sistematis.

Namun, capaian tersebut diperkirakan baru mampu menangani sekitar 24 hingga 25 persen dari total sampah nasional. Artinya, masih dibutuhkan pendekatan tambahan untuk menyelesaikan sisa permasalahan.

Pemerintah pun mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, seperti:

• Pasar

• Perkantoran

• Sekolah

• Fasilitas publik

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban sistem pengolahan utama.

Kapasitas Besar, Tapi Belum Cukup

Proyek PSEL dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 14,4 juta ton sampah per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 22,5 persen dari total timbunan sampah nasional.

Sementara itu, sekitar 77,5 persen sampah lainnya akan ditangani melalui metode lain, seperti:

• Refuse-derived fuel (RDF)

• Pengolahan kompos

• Sistem pengelolaan berbasis komunitas

Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan teknologi akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Sejumlah Proyek Siap Masuk Tahap Lelang

Selain tiga wilayah awal, pemerintah juga telah memverifikasi sejumlah daerah lain yang siap masuk tahap lelang proyek. Beberapa di antaranya meliputi:

• Palembang

• Tangerang Selatan

• Makassar

• Lampung Raya

• Semarang Raya

• Surabaya Raya

• Medan

Langkah ini menunjukkan percepatan proyek PSEL tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mulai masuk tahap implementasi konkret di berbagai daerah.

Target Operasional Bertahap Hingga 2028

Pemerintah menargetkan proyek tahap awal dapat mulai beroperasi pada 2027. Sementara itu, keseluruhan proyek ditargetkan rampung pada Mei 2028.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap persoalan sampah nasional dapat ditangani lebih cepat, sekaligus membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan.

Zulhas juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan investasi. Ia mengingatkan bahwa proyek ini harus berjalan konsisten agar tidak merugikan investor dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ant/nsp)