147 Tahun Kartini, Perempuan Indonesia Hadapi Tantangan Baru di Era Digital

“Ini bukti pergerakan perempuan melaju sangat baik,” imbuh Ahaddiini.

Namun 2026 memberi potret dua sisi. Terang sudah diraih di banyak lini, tetapi gelap masih bertahan dalam wujud berbeda. Dulu Kartini ditahan dinding rumah. Berlanjut dengan banyaknya perempuan ditahan pada kolom komentar. Kekerasan berbasis gender online, doxxing, dan deepfake menjadi pingitan versi baru yang tak kasatmata.

Di sisi lain, terang itu nyata. Makin banyak perempuan berdiri sebagai founder startup, AI engineer, hingga konten kreator yang menulis narasinya sendiri. Komunitas-komunitas perempuan tumbuh dengan tujuan perjuangan yang beragam, dari literasi finansial sampai keamanan digital. Ruang-ruang yang dulu sunyi kini riuh oleh suara mereka.

Bagi Ahaddiini, data ikut bicara. Angka buta huruf perempuan turun drastis, meski hal tersebut belum cukup sebagai bekal hidup. Baginya, gelap bagi perempuan Indonesia belum terusir.

“Berdasarkan BPS 2023, tingkat penyelesaian SD untuk perempuan mencapai 98,19 persen. Tahun 2024, partisipasi sekolah usia 7–23 tahun pada perempuan menyentuh 75,76 persen, melampaui laki-laki,” terangnya.

Keterwakilan politik juga bergerak naik. Tahun 2026, 31 persen kursi legislatif diisi perempuan, melonjak dari 21 persen pada 2019. Di dunia startup teknologi, 28 persen founder adalah perempuan. Angka-angka ini adalah cahaya yang tidak bisa diabaikan.

World Economic Forum mencatat kesenjangan upah gender di Indonesia masih 23 persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan stagnan di 54 persen, tertinggal jauh dari laki-laki yang 84 persen. Artinya, pintu sudah terbuka, tetapi lantainya belum rata.

“Perempuan Indonesia 2026 menghadapi tembok baru yang tak kasatmata. Di ruang digital mereka memimpin sebagai CEO, engineer, dan kreator, tetapi sekaligus paling rentan jadi korban KDRT digital, jerat pinjol, dan pelecehan berbasis gender online. Work from home membuka peluang, namun beban ganda domestik tetap menempel,” kata Ahaddiini.

Sementara itu, survei Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2025 menyebut 68 persen perempuan bekerja masih menanggung mayoritas urusan rumah tangga. Sementara di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), perkawinan anak dan stigma pada perempuan kepala keluarga masih menjadi pekerjaan rumah. UU TPKS sudah lahir sejak 2022, tetapi implementasi di daerah, pendampingan korban, dan keberanian melapor belum selesai.