BGN Gandeng Empat Kementerian Guna Pastikan MBG Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat percepatan validasi dan akses data. 

Salah satu caranya dengan melakukan kolaborasi dengan empat kementerian/lembaga, integrasi lintas data, dan pembukaan akses cek data secara nasional.

Empat K/L yang digandeng BGN adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Keempatnya dinilai memiliki data lapangan yang lebih valid dan mutakhir.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menyatakan koordinasi ini untuk memastikan MBG tepat sasaran, terutama bagi anak-anak kekurangan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami memiliki data yang jauh lebih fixed dari data yang selama ini kita gunakan,” kata Sony dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Dari Kemenkes, BGN memperoleh pemetaan 81 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan. 

Sementara data penduduk miskin mencakup 273 kabupaten/kota, dan 304 kabupaten/kota tercatat memiliki prevalensi stunting tinggi.

“Data-data ini kami gunakan agar distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan,” ujar Sony.

Di 405 wilayah prioritas itu, penyaluran MBG akan diutamakan untuk kelompok rawan pangan, penduduk miskin, dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, termasuk wilayah yang gizinya masih kurang.

Untuk menjaga akurasi, BGN bersama tiga instansi terkait memperkuat kapasitas wali data di seluruh wilayah yang tujuannya penyajian data lebih akurat sehingga penyaluran MBG tidak meleset. 

Sistem validasi kini mengintegrasikan data Dukcapil, Dapodik, DTKS, dan data kesehatan lapangan agar verifikasi NIK, status siswa, dan kelayakan keluarga penerima berjalan real time.

Sementara, Ekonom Adidaya Institute, Dr. Bramastyo B. Prasetyo mendukung kolaborasi tersebut agar bermanfaat ke masyarakat.

Dia menilai, percepatan validasi harus dibarengi dua hal, yakni saluran pengaduan dan keterbukaan data.

“Validasi data ini juga terkait dengan perlunya sebuah saluran crisis center sebagai bagian feedback dari publik. Crisis center ini yang nantinya menerima keluhan masyarakat soal program MBG. Jadi, kelemahan itu bukan di-counter tapi diserap untuk dicari solusinya,” kata Bram.

Menurutnya, keterbukaan itu jadi ruang pelibatan publik yang aktif untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

“Pantau biaya per porsi, persentase serapan lokal, jumlah SPPG aktif, indikator gizi, dan dampak ekonomi daerah secara terbuka dan dapat diakses publik. Data adalah kompas transformasi: tanpanya, kita tidak tahu apakah lompatan besar seperti program MBG ini sudah mendarat di tempat yang benar,” tegasnya.

Selain itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah menambahkan, penggunaan data penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bisa menjadi patokan agar program MBG bisa tepat sasaran. 

Dia merasa, PIP bisa memberikan akses data anak mana saja yang orangtuanya kurang mampu memberikan makanan bergizi karena keterbatasan ekonomi. 

"Caranya, melakukan sinkronisasi dengan sekolah, dengan PIP," kata Lina.

Dia memaparkan, PIP juga bisa disinkronkan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk melakukan verifikasi. 

"Data ini akan memberikan integrasi yang cepat sehingga program MBG yang ingin fokus pada anak kurang mampu bisa segera terlaksana," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, Pemerintah juga terus menyiapkan evaluasi dampak MBG berbasis akurasi data penerima. 

Dengan integrasi 4 K/L, BGN menargetkan inclusion dan exclusion error ditekan signifikan. 

Validasi yang sebelumnya manual 14 hari kini dipersingkat jadi rata-rata 1x24 jam.

Hingga April 2026, MBG telah menjangkau 82,4 juta penerima di 38 provinsi. 

Pemetaan 405 kabupaten/kota prioritas akan menjadi acuan ekspansi tahap berikutnya.